Sabtu, 15 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Aktivis Mahasiswa Minta Kepala Kejari Mundur

05 Desember 2018, 12: 08: 53 WIB | editor : Abdul Basri

PERTANYAKAN KOMITMEN: Puluhan aktivis mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menuju kantori Kejari Bangkalan.

PERTANYAKAN KOMITMEN: Puluhan aktivis mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menuju kantori Kejari Bangkalan. (A.YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

BANGKALAN – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Selasa (4/12). Mereka mendesak Korps Adhyaksa segera mengumumkan tersangka dugaan korupsi pengadaan kambing etawa. Sebab, statusnya telah dinaikkan menjadi penyidikan sejak Senin (2/7) lalu.

Ada enam tuntutan mahasiswa dalam aksi kemarin. Di antaranya, kejari harus serius menangani kasus dugaan korupsi pengadaan kambing etawa, kejari jangan sampai masuk angin, meningkatkan kinerja di semua bidang, dan transparansi diprioritaskan.

Mahasiswa juga meminta agar selama satu kali 24 jam, kejari harus memublikasikan identitas tersangka. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mendesak Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam angkat kaki dari Kota Salak.

Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Abdus Salam menuding, kejari tidak serius menangani kasus dugaan korupsi pengadaan kambing etawa. Juga, ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Pasalnya, kejari enggan mengumumkan nama tersangka, padahal statusnya telah naik ke penyidikan sejak awal Juli lalu.

”Kejari jangan masuk angin. Kami minta secepatnya diumumkan identitas tersangkanya,” desaknya berteriak.

Sementara Ketua Umum PMII Cabang Bangkalan Baijuri Alwi meminta, sebelum pergantian tahun baru 2019, kejari mengumumkan identitas tersangka. Jika itu tidak dilakukan, pihaknya mengancam akan melakukan demo lebih besar. ”Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan demo kembali dengan masa lebih banyak lagi,” kata dia.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam mengklaim, pihaknya tidak main-main dan tetap serius mengusut dugaan korupsi pengadaan kambing etawa. Sudah ada pengembalian kerugian negara dari para saksi sekitar Rp 432 juta. Dengan demikian, tinggal menyinkronkan dengan bukti-bukti lainnya. ”Demi Allah saya tuntaskan kasus ini,” janjinya.

Kapan akan mengumumkan identitas tersangka? Badrut menyatakan, dalam waktu dekat bakal memublikasikan tersangka. Sayangnya, dia enggan memberikan kepastian kapan waktunya. ”Secepatnya akan kami umumkan,” tegas pria asal Pamekasan itu.

Untuk diketahui, pengadaan kambing etawa merupakan program badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan tahun 2017. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Kota Salak. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana ini bersumber dari APBD 2017.

Lalu, Rp 10 juta membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang. Dana ini bersumber dari APBDes 2017 masing-masing desa.

Kejanggalan realisasi program tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. Kemudian, beberapa Kades dan badan usaha milik desa (BUMDes) mengembalikan kerugian negara akibat mark-up biaya pembuatan kandang. Kerugian negara yang telah dikembalikan mencapai Rp 423 juta. 

(mr/bam/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia