Jumat, 26 Apr 2019
radarmadura
icon-featured
Politik Pemerintahan

Sulit Identifikasi APK Melanggar

Bawaslu Fokus pada Pelanggaran yang Tampak

24 November 2018, 15: 36: 19 WIB | editor : Abdul Basri

BERDEMPETAN: Dua alat peraga kampanye terpajang di pertigaan Jalan Raya Arya Wiraraja.

BERDEMPETAN: Dua alat peraga kampanye terpajang di pertigaan Jalan Raya Arya Wiraraja. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

SUMENEP – Pemilu 2019 akan menguras energi bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, pemilu tersebut akan diisi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tiap kandidat akan memasang alat peraga kampanye (APK) yang mulai pemilu kali ini diatur secara ketat.

Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafii mengatakan bahwa pihaknya akan sulit mendata mana APK yang melanggar dan yang tidak melanggar. Pertama, dari sisi desain akan sulit terbaca. Sebab, setiap calon boleh mendesain sendiri dengan syarat disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

”Masalahnya, mana desain yang disetujui oleh KPU dan yang tidak disetujui itu kan sulit juga membedakannya. Apalagi, jumlah calon anggota DPRD kabupaten mencapai 586 orang,” kata Syafii Jumat (23/11).

Selain itu, dari segi jumlah sulit dihitung. Sebab, regulasi hanya mengatur bahwa setiap desa maksimal lima baliho dan sepuluh spanduk. Hal ini, menurut dia, sulit diterka. ”Kita kan sulit apakah APK calon dari partai tertentu sudah mencapai lima kali lipat dari jumlah desa atau tidak. Bagaimana cara menghitungnya,” tambahnya.

Karena itu, yang bisa dilakukan hanyalah menindak pelanggaran-pelanggaran yang tampak. Misalnya, APK dipasang di zona-zona terlarang. Termasuk, APK yang dipaku di pohon akan mudah ditertibkan. ”Kalau sudah memasang APK di zona terlarang, tentu akan kami tertibkan,” tegasnya.

Ditanya apakah pihaknya sudah memiliki desain APK yang disetujui oleh KPU? Menurut dia, desain APK yang dicetak KPU sudah dikantongi. Akan tetapi, APK tambahan yang dicetak oleh parpol dan calon belum diterima secara lengkap.

”Kalau APK tambahan baru desain dari lima parpol yang kami terima. Sisanya belum,” tukasnya.

Sayangnya, Ketua KPU Sumenep A. Warits belum bisa dimintai keterangan. Dihubungi melalui telepon selulernya, tidak ada jawaban. ”Maaf rapat,” katanya melalui pesan singkat. 

(mr/mam/han/bas/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia