Kamis, 24 Jan 2019
radarmadura
icon featured
Esai

Mewujudkan Kota Hijau di Indonesia

21 November 2018, 03: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Mewujudkan Kota Hijau di Indonesia

PADA 2025 dunia akan dihuni sekitar 8 miliar penduduk. Enam puluh persen di antaranya tinggal di kota metropolitan. Padatnya penduduk akan memengaruhi alam, keanekaragaman hayati, ketersediaan bahan makanan, lingkungan binaan, dan kondisi sosial masyarakat. Hal itu akan menyebabkan degradasi lingkungan perkotaan.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan degradasi lingkungan perkotaan dengan mengembangkan konsep kota hijau. Kota hijau merupakan kota ramah lingkungan yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, menerapkan sistem transportasi terpadu berkelanjutan, serta mengurangi limbah dan sampah (hlm. 13).

Rata-rata setiap orang di Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per hari dengan jumlah timbunan sampah mencapai 200 ribu ton per hari atau 73 juta ton per tahun. Metode yang biasa digunakan adalah mengumpulkan sampah lalu dibuang. Lebih dari 6.000 sampai 7.000 ton sampah per hari dibuang ke lahan luas 110 hektare di Jakarta. Metode ini dinilai boros waktu, biaya, dan tidak menyelesaikan inti masalah.

Sudah banyak kota di dunia yang sukses mengolah sampah. Amsterdam mereduksi sampah hingga 43 persen. 80 persen lahan bekas tempat pembuangan akhir di sana tidak diperlukan lagi. San Fransisco meluncurkan program diet plastik yang menurunkan sampah 15 sampai 20 persen atau sekitar 5 juta kantong plastik per bulan.

Menurut buku ini, pengelolaan sampah di Indonesia harus dilakukan secara integral antara pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, dan sektor informal yakni pemulung. Peran serta masyarakat juga penting dilibatkan sejak perencanaan. ”Partisipasi masyarakat akan mengurangi produksi sampah dan menghemat biaya angkut hingga 50 persen”, tulis buku ini (hlm. 6).

Kota hijau tercipta juga dengan mengurangi penggunaan energi listrik dan bahan bakar. Di Indonesia, pertumbuhan kendaraan bermotor terus melonjak setiap tahun. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah justru menambah bahan bakar terbuang dan mencemari udara. Menurut buku ini, banyak kota di Indonesia yang tidak pro transportasi berkelanjutan. Pemerintah provinsi tampaknya lebih berpihak pada kendaraan pribadi dengan membangun jalan layang non-tol, memperlebar jalan raya, dan mempersempit atau bahkan menghilangkan trotoar.

Kota-kota di Indonesia juga tengah menghadapi tantangan besar menjamurnya permukiman kumuh. Kota mulai mengalami defisit ekologis, kelebihan beban, semakin sesak dan sumpek, dengan konsumsi energi lebih banyak, boros lahan, peningkatan pencemaran udara serta ancaman banjir. Ada 3.201 kawasan kumuh dengan total luas 34.473 hektare yang dihuni lebih dari 34,4 juta jiwa. Itu berarti pemerintah harus mampu memenuhi sekitar 640 kawasan kumuh setiap tahun (hlm. 88).

Banjir adalah konsekuensi logis dari pembangunan kota yang tak berkelanjutan. Hujan dianggap sebagai pembawa bencana banjir sehingga pemerintah berpikir bagaimana membuang air secepat-cepatnya ke saluran air, sungai, hingga akhirnya ke laut. Pemerintah kota seharusnya berupaya untuk menampung air sebanyak-banyaknya dan menerapkan air ke dalam tanah sebesar-besarnya. Menyelesaikan persoalan sumber daya air secara komprehensif dalam perspektif ekosistem kota yang lebih luas sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.

Pemerintah daerah harus berani melakukan audit bangunan dan lingkungan karena banyak bangunan berdiri di atas peruntukan daerah resapan air. Setiap kaveling bangunan wajib menyediakan koefisien dasar hijau sebagai taman hujan, dilengkapi dengan sumur resapan air dan kolam penampung air. Ketika tata ruang menjadi tata uang dan ruang terbuka hijau (RTH) dialihfungsikan, maka bencana banjir adalah konsekuensi logis akibat bangun kota yang tak bersahabat dengan air.

Buku ini berusaha memotret beragam persoalan yang jamak terjadi di kota-kota Indonesia sekaligus memberikan solusi aplikatif terhadap persoalan tersebut. (*)

MUHAMMAD AMINULLOH

Alumnus STAI Al Khoziny Buduran, Sidoarjo.

(mr/*/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia