Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan
Ngaku Tak Mau Tanggung Risiko

DPRD Bakal Coret Program Tidak Masuk KUA-PPAS

15 November 2018, 10: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

TERTUTUP: Wakil Ketua Banggar DPRD Pamekasan Suli Faris menandatangani daftar hadir rapat internal.

TERTUTUP: Wakil Ketua Banggar DPRD Pamekasan Suli Faris menandatangani daftar hadir rapat internal. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Seperti terjadi perang dingin antara lembaga legislatif dan eksekutif di Pamekasan. Program prioritas bupati yang baru masuk pada akhir pembahasan RAPBD Pamekasan 2019 ditelaah ulang. Jika tidak ada cantolan dalam KUA-PPAS, bakal dicoret.

Wakil Ketua Banggar DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, finalisasi pembahasan RAPBD 2019 belum dibahas. Legislatif menunggu kesiapan seluruh anggota tim anggaran (timgar) menjelaskan secara rinci program bupati yang baru masuk pada akhir pembahasan.

Program prioritas bupati itu cukup banyak dan tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dewan butuh penjelasan mengenai output program prioritas tersebut dari timgar dengan formasi lengkap.

Banggar juga butuh sinkronisasi antara draf RAPBD Pamekasan 2019 yang sudah ada tambahan sejumlah program prioritas bupati itu dengan KUA-PPAS yang dibahas beberapa waktu lalu. Jika tidak ada cantolan di KUA-PPAS, program priotas bupati akan ditolak.

Sebab, aturan penganggaran sangat jelas. Minimal harus ada cantolan di KUA-PPAS yang dibahas jauh sebelum bupati dilantik. ”Misalnya di KUA-PPAS ada program bantuan untuk pesantren. Kemudian program prioritas bupati akan memberikan bantuan kepada sejumlah pesantren, itu bisa,” katanya.

Tetapi jika tidak ada cantolan program serupa di draf KUA-PPAS, kemudian ujug-ujug tercantum dalam RAPBD, dewan bakal menolak. Legislatif tidak mau menanggung risiko secara hukum.

Suli menyampaikan, total APBD Pamekasan 2019 sekitar Rp 1,8 triliun. Akumulasi anggaran tersebut setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melayangkan surat perincian pendapatan Pamekasan dari APBN.

Program yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam RAPBD 2019 bisa kembali dicantumkan. Sebab anggaran cukup tinggi. ”Tetapi harus ada di KUA-PPAS. Kalau tidak ada, tidak bisa,” katanya.

Pembahasan RAPBD 2019 belum dijadwal ulang. Dewan menunggu konfirmasi dari timgar mengenai kesiapan hadir secara utuh. Harapannya, dalam waktu dekat pembahasan yang tertunda sejak Kamis (8/11) itu segera digelar kembali.

Sebelumnya, Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengaku persoalan RAPBD 2019 selesai. Eksekutif menjelaskan secara detail kepada dewan mengenai program prioritas bupati tersebut. 

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia