Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pembahasan RAPBD 2019 Alami Deadlock

14 November 2018, 11: 41: 10 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Anggota Banggar DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi.

TEGAS: Anggota Banggar DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pamekasan 2019 mengalami deadlock. Agenda pembahasan dihentikan sejak Kamis (8/11) lantaran ada sejumlah program bupati yang dinilai tiba-tiba masuk dalam draf tersebut.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, ada sejumlah program bupati yang tiba-tiba masuk draf RAPBD. Menurut dia, sebelumnya program tersebut tidak ada.

Di antaranya, program desa cermat, sapu tangan biru, babussalam, dan acar. Program lainnya yakni rujek curek, strungkin desa, dan jidulasis. Program tersebut sebelumnya tidak ada dalam draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

Dewan meminta eksekutif menjelaskan secara detail maksud dan tujuan program tersebut. Kebutuhan anggaran secara terperinci juga diminta dijelaskan. Tujuannya, jika disepakati wakil rakyat, program itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, dewan bertanggung jawab terhadap konstituen masing-masing.

Alasan penundaan pembahasan RAPBD Pamekasan 2019 itu juga terkait regulasi. Program yang dimasukkan dalam draf keuangan tersebut belum tercantum dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dewan butuh penjelasan secara hukum dari eksekutif mengenai program tersebut. Yakni, apakah boleh secara regulasi program yang tidak masuk KUA-PPAS dan RPJMD dimasukkan dalam RAPBD.

Jika boleh, kata Hosnan, tidak menutup kemungkinan dewan bakal menyepakati setumpuk program yang ujug-ujug masuk dalam draf keuangan itu. Tetapi jika mengambang, dewan akan berpikir untuk menyepakati. ”Selama tidak salah di mata hukum, kami tidak ada masalah. Makanya, butuh penjelasan,” katanya Selasa (13/11).

Politikus senior PAN itu menyampaikan, pada prinsipnya, dewan adalah mitra pemerintah yang siap menyukseskan program bupati dan wakil bupati. Tetapi, tahapan dan regulasi tidak boleh dilewati. Sebab, dampaknya bisa fatal.

Hingga kemarin, dewan belum mengagendakan pembahasan ulang RAPBD 2019. Draf keuangan itu kemungkinan dibahas pekan depan. Sebab, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pembahasan tersebut.

Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi sudah menjelaskan program prioritas bupati yang dimasukkan dalam RAPBD 2019. Bahkan penjelasannya terperinci. ”Sudah kami jelaskan. Mungkin dewan butuh ketemu langsung dengan bapak bupati,” ucapnya.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia