Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
PKB Ultimatum Ketua DPRD

Ancaman Pemecatan Herman Kembali Mengemuka

12 November 2018, 09: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

SUMENEP – Konflik antara DPC PKB Sumenep dan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma belum berakhir. Sempat terjadi kesepakatan damai, tetapi keretakan kembali muncul. Belum dibacakannya surat keputusan DPP PKB terkait pergantian ketua DPRD menjadi penyebab partai pemenang pemilu legislatif Sumenep 2014 itu meradang.

Tak tanggung-tanggung, DPC PKB mengeluarkan ultimatum kepada Herman Dali Kusuma. Herman didesak membacakan surat yang sudah diserahkan Fraksi PKB kepada pimpinan DPRD. Jika tidak, tidak lepas kemungkinan Herman akan diberhentikan dari keanggotaan partai.

”Kami mendesak agar surat keputusan dari DPP PKB segera dibacakan dalam sidang paripurna,” kata Sekretaris DPC PKB Sumenep Dulsiam Minggu (11/11).

Ditanya berapa hari pihaknya memberikan batas waktu bagi Herman membacakan surat tersebut? Pria yang diusulkan menjadi ketua DPRD pengganti Herman itu meminta sesegera mungkin. Sebab, batasan waktu yang disepakati DPC PKB dengan Herman sudah berakhir. ”Batas waktunya sebenarnya sampai 1 November,” tegas dia.

Jika tidak segera dibaca, konsekuensinya Herman akan diberhentikan dari keanggotaan PKB. Pemberhentian dari keanggotaan partai dapat berdampak sistemik. Selain bisa dilakukan pergantian antarwaktu (PAW), Herman terancam tidak bisa kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019.

”Kalau tidak dibacakan, kami sepenuhnya pasrahkan kepada DPP PKB. Sebab, yang mengeluarkan SK pergantian ketua DPRD itu DPP PKB,” paparnya.

Fraksi PKB sudah berkirim surat kepada pimpinan DPRD Sumenep Senin (22/10). Surat tersebut berisi pergantian ketua DPRD. Tapi, sampai sekarang pimpinan DPRD Sumenep belum membacakan surat itu dalam sidang paripurna.

Padahal sejak surat itu masuk ke sekretariat DPRD, sudah dua kali dilaksanakan sidang paripurna. Pertama, sidang paripurna pengesahan APBD Sumenep 2019 Rabu malam (24/10). Kedua, sidang isitmewa Hari Jadi Sumenep Rabu (31/10).

Pada sidang paripurna pertama, tidak dilakukan pembacaan surat dari Farksi PKB karena saat itu Herman mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Gugatan itu pun dicabut setelah ada mediasi antara PKB dan Herman.

Pada sidang kedua, surat PKB tidak dibacakan karena pimpinan beralasan paripurna istimewa tidak memiliki kekuatan hukum untuk pengambilan keputusan. Sementara pembacaan pergantian ketua DPRD harus dilakukan pada paripurna yang berisi pengambilan keputusan.

Atas fakta itulah, Dulsiam meminta pimpinan DPRD segera menjadwalkan paripurna. Sebab jika tidak, bisa saja Herman dicopot dari keanggotaan partai dan keanggotaan DPRD Sumenep oleh DPP PKB. ”DPRD bisa menjadwalkan paripurna evaluasi gubernur atas APBD 2019. Informasinya besok akan turun evaluasinya dari gubernur,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma tidak keberatan membacakan surat dari Fraksi PKB. Dia mengaku tidak akan melakukan perlawanan terhadap partai. Sebab baginya, partai merupakan rumah sekaligus orang tua yang patut dihormati.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Sebab, kepemimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial. Tidak bisa keputusan hanya diambil oleh satu orang pimpinan.

”Pimpinan DPRD ada empat orang. Tanpa saya pun mereka bisa mengambil keputusan untuk menjadwalkan agenda bamus guna menentukan sidang paripurna,” jelasnya.

Terkait ancaman akan dicopot dari keanggotaan partai, pihaknya menanggapinya secara santai. Sebab, selama ini dia merasa tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PKB. Bahkan saran agar gugatan di PN Sumenep dicabut telah dilakukan. ”Saya tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ART PKB,” ucap Herman tenang.

(mr/hud/mam/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia