Selasa, 20 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Sampang

Honor KPPS Tak Utuh, Hari Ini PPK Sokobanah Klarifikasi PPS

Jumat, 09 Nov 2018 09:47 | editor : Abdul Basri

BERI PENJELASAN: Sugiyanto bersama rekannya memberikan keterangan kepada awak media.

BERI PENJELASAN: Sugiyanto bersama rekannya memberikan keterangan kepada awak media. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

SAMPANG – Persoalan mencuat usai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018. Kali ini terkait dugaan honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan sewa tempat yang disunat.

Nominal honor kepada ketua KPPS yang tercantum dalam RAB Rp 550 ribu. Tapi, hanya menerima Rp 400 ribu. Honor anggota Rp 500 ribu, tapi menerima Rp 350 ribu. Sementara honor petugas perlindungan masyarakat (linmas) Rp 400 ribu hanya cair Rp 200 ribu. Untuk biaya tenda atau sewa tempat Rp 800 ribu, tetapi yang diterima Rp 300 ribu.

Beberapa KPPS dari Kecamatan Sokobanah mempertanyakan besaran honor yang diterima kepada panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Setelah itu, mereka mendatangi kantor KPU Kamis (8/11).

Anggota KPPS TPS 02 Desa Tamberu Daya Sugiyanto mengatakan, kedatangan ke kantor KPU untuk menanyakan permasalahan pemangkasan honor. Menurut dia, perwakilan komisioner KPU beralibi tidak mengetahui. Karena itu, pihaknya menuntut supaya difasilitasi untuk duduk bersama PPS dan PPK. ”Itu tuntutan pertama. Kedua, hak kami harus dikembalikan,” ucapnya kepada awak media.

Pihaknya dapat pertanyaan dari KPU, apakah honor dibagikan lagi setelah PSU selesai. Pihaknya menegaskan tidak. Pihaknya ingin permasalahan tersebut diselesaikan. ”Kami ingin bertemu dengan oknum yang diduga melakukan pemotongan itu saja,” ujarnya.

Pria 29 tahun itu menjelaskan, indikasi pemotongan honor tersebut mengarah pada korupsi. Di samping itu, pihaknya juga tidak pernah menerima kuitansi penerimaan honor. Juga ada indikasi tanda tangan penerima dipalsukan oleh oknum. ”Tanda tangan biasanya dari PPS. Tapi kami tidak pernah menerima itu,” tegasnya.

Hasil penelusurannya, di Kecamatan Sokobanah di tiap desa ditengarai ada pemotongan honor. Sebab, sebelum menanyakan ke PPS, pihaknya menanyakan ke beberapa KPPS dan jawabannya sama. ”Kami sempat konfirmasi juga dengan teman KPPS yang lain,” bebernya.

Menurut Sugiyanto, pemotongan honor tidak hanya terjadi pada PSU, bahkan ketika pilkada pertama. Pada putaran pertama sewa tempat dianggarkan Rp 800 ribu. Ternyata dana tersebut tidak ada. ”Kalau yang PSU hanya menerima Rp 300 ribu,” tukasnya.

Ketua KPU Sampang Syamsul Mu’arif akan melakukan klarifikasi kepada penyelenggara di tingkat kecamatan. Jika memang terjadi, penyelenggara yang menyalurkan anggaran itu supaya disalurkan sebagaimana mestinya. ”Kami juga menginstruksikan kepada penyaluran mengintruksikan sesuai pagu anggaran,” ujarnya.

Jika memang terbukti ada pemotongan, pihaknya akan merapatkan bersama pihak terkait. ”Yang jelas harus sesuai dengan ketentuan. Tunggu saja langkah selanjutnya jika memnag itu terbukti,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua PPK Sokobanah Mohammad Sahid mengatakan, pihaknya masih akan mengklarifikasi ke PPS supaya bisa disalurkan sesuai ketentuan. ”Besok (hari ini, Red) akan saya panggil PPS-nya supaya klir dan tidak ada persoalan di bawah,” ucapnya.

Sahid menambahkan, honor dibagikan kepada masing-masing PPS H-1 PSU. Namun pihaknya tidak mengetahui kapan yang dibagikan PPS ke KPPS. Bergantung dari masing-masing desa. ”Seperti sewa tempat dan tenda itu ranahnya PPS. Saya kemarin sudah memanggil semua PPS untuk diklirkan persoalan di bawah. Kalau (hari ini, Red) saya mau klarifikasi ke PPS yang di Desa Tamberu Daya,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Sokobanah, melainkan juga di Kecamatan Sampang dan Banyuates. Bahkan, KPPS di Banyuates diduga belum menerima honor sama sekali.

(mr/rul/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia