Selasa, 20 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Bangkalan

Kejari Petakan Potensi Korupsi Pendidikan

Jumat, 09 Nov 2018 09:35 | editor : Abdul Basri

BERI PENJELASAN: Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam memaparkan empat potensi korupsi bidang pendidikan

BERI PENJELASAN: Kepala Kejari Bangkalan Badrut Tamam memaparkan empat potensi korupsi bidang pendidikan (A.YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

BANGKALAN – Pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) selalu punya celah untuk menggerogoti uang negara. Tidak terkecuali di bidang pendidikan yang seharusnya bersih dari praktik tercela itu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan telah memetakan potensi korupsi di dinas pendidikan (disdik).

Empat celah itu diungkap Kepala Kejari (Kajari) Bangkalan Badrut Tamam Kamis (8/11). Keterangan tersebut dilontarkan di hadapan pejabat disdik, ratusan kepala SD, SMP, dan perwakilan koordinator wilayah (Korwil) pendidikan di Gedung Serbaguna Rato Ebuh Bangkalan.

Potensi tindak korupsi bidang pendidikan yang pertama pada pengangkatan pejabat struktural atau fungsional atau tenaga honorer. Kedua pengadaan sarana dan prasarana. Ketiga penerimaan siswa atau murid. Terakhir, pengelolaan anggaran dan dana lainnya, seperti anggaran bantuan operasional sekolah (BOS).

Dasar hukum penanganan masalah tersebut Peraturan Presiden 87/2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Lalu, Permendikbud 8/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pada 2018 pemerintah pusat menggelontorkan Rp 104.625.001.100 untuk BOS SD dan SMP di Bangkalan. Perinciannya, BOS SDN sebesar Rp 83.461.600.000, BOS SMP dan sederajat Rp  21.086.000.000 serta monitoring BOS SD dan SMP senilai Rp 77.401.100.

Jumlah sekolah dasar di Kota Salak 686 lembaga. Yakni, SD negeri 651 lembaga dan SD swasta 35 lembaga. Jumlah SMP di Bangkalan 69 lembaga. Terdiri dari 47 SMP negeri, 9 lembaga sekolah satu atap (Satap), dan 13 sekolah terbuka.

Badrut mengatakan, dana BOS tidak boleh digunakan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, membeli software untuk pelaporan keuangan sejenis atau sama, membiayai kegiatan tidak prioritas, dan membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan instansi lain. Juga tidak boleh untuk membayar bonus dan transportasi rutin guru, membiayai akomodasi sewa hotel dan sewa ruang sidang serta membeli barang bukan inventaris sekolah.

Selain itu, tidak boleh digunakan untuk membangun gedung baru atau rehabilitasi sedang dan berat, membeli lembar kerja siswa (LKS) dan peralatan tidak mendukung proses pembelajaran. Lalu, dana BOS juga tidak boleh untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai pemerintah pusat atau daerah secara tidak wajar dan membiayai kegiatan yang tidak ada kaitan dengan operasional sekolah. Bahkan, juga tidak boleh digunakan menanamkan saham, disimpan dengan dibungakan dan dipinjamkan.

Dia meminta kepala SD ataupun SMP untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sehingga tidak bermasalah dengan proses hukum. ”Selama tugas di Bangkalan kurang lebih tiga bulan, alhamdulillah belum ada (temuan tindak pidana korupsi pendidikan),” terangnya.

Badrut berjanji, jika menemukan korupsi pihaknya tidak main-main untuk mengusut hingga tuntas. Pelaku bisa dipidana penjara. ”Kalau ada yang korupsi, bukti-bukti kuat, pasti kami sikat,” ancamnya.

Plt Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, pengangkatan tenaga honorer sekolah harus ada SK dari disdik sesuai petunjuk bupati secara gratis. Jika kepala sekolah menarik sejumlah uang, pihaknya bakal menindak tegas. ”Sudah tidak ada yang begitu-begitu,” terangnya.

Dia memastikan pembangunan dan rehabilitasi sarana maupun pengadaan prasarana tidak ada korupsi. Sebab dananya pas-pasan dan dikerjakan secara swakelola. Beda lagi dengan sistem kontraktual. Harus membayar pajak dan ada kadar keuntungan bagi rekanan sesuai aturan pemerintah.

Penerimaan siswa SD dan SMP juga selalu diawasi ketat sehingga tidak ada kegiatan korupsi. Lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP cukup banyak. Banyak pilihan siswa untuk memilih sekolah.

Sementara dana BOS dinilai tidak cukup untuk operasional sekolah. Dengan demikian, potensi melakukan tindak korupsi sangat kecil. ”Dengan adanya pencerahan program penerangan hukum seperti ini bisa meminimalkan terjadinya korupsi. Bukan zamannya lagi kayak itu,” tutup Bambang.

(mr/bam/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia