Selasa, 20 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Politik Pemerintahan

Pergantian Ketua Dewan Buram

Bamus Belum Jadwalkan Sidang Paripurna

Senin, 05 Nov 2018 10:04 | editor : Abdul Basri

BANYAK KURSI KOSONG: Penggantian ketua DPRD tidak dibacakan dalam sidang paripurna istimewa Hari Jadi Ke-749 Sumenep, Rabu (31/10).

BANYAK KURSI KOSONG: Penggantian ketua DPRD tidak dibacakan dalam sidang paripurna istimewa Hari Jadi Ke-749 Sumenep, Rabu (31/10). (RadarMadura.id)

SUMENEP – Rencana pergantian ketua DPRD Sumenep buram. Padahal fraksi PKB sudah memasukkan surat usulan pergantian sejak dua pekan lalu. Dalam surat tersebut, fraksi PKB mengajukan surat pergantian pucuk pimpinan lembaga legislatif dari yang awalnya Herman Dali Kusuma menjadi Dulsiam.

Tapi, surat tersebut tak kunjung dibacakan dalam sidang paripurna. Padahal sudah dua kali DPRD Sumenep menggelar sidang paripurna. Pertama pada Rabu malam (24/10) yakni paripurna tentang pengesahan APBD Sumenep 2019. Saat itu pimpinan sidang tidak bersedia membacakan surat dari fraksi PKB karena ada gugatan oleh Herman Dali Kusuma di Pengadilan Negeri Sumenep. Meskipun, beberapa hari kemudian gugatan itu dicabut.

Kedua pada Rabu (31/10) yakni paripurna istimewa Hari Jadi ke-749 Sumenep. Meski gugatan di PN Sumenep dicabut, pimpinan DPRD tetap tidak membacakan surat dari fraksi PKB. Alasannya, paripurna istimewa tidak memiliki kekuatan hukum untuk pengambilan keputusan. Sementara pembacaan surat keputusan pergantian pimpinan mesti dilakukan dalam paripurna yang berisi tentang pengambilan keputusan.

Tak pelak hal ini membuat Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir kecewa. Apalagi sampai hari ini badan musyawarah (bamus) belum menjadwalkan rencana sidang paripurna. Pergantian pimpinan menurutnya sangat penting demi keberlangsungan dan perbaikan DPRD ke depan. ”Kami sudah meminta agar pimpinan segera menjadwalkan paripurna untuk pembacaan surat dari fraksi PKB,” kata Hamid Minggu (4/11).

Bagaimana respons pimpinan DPRD? Legislator asal dapil IV itu mengaku tidak bisa menjawab. Sebab, dia tidak punya wewenang untuk menyampaikan jawaban pimpinan DPRD. ”Tanya ke pimpinan DPRD, jangan ke saya,” ujarnya. ”Yang penting, fraksi PKB selaku kepanjangan tangan partai sudah melakukan tanggung jawabnya untuk menyampaikan ke pimpinan DPRD,” tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengaku belum bisa memastikan kapan akan menggelar paripurna. Bahkan, pihaknya belum menentukan kapan bamus akan menggelar rapat. Sebab, sampai saat ini pimpinan DPRD belum menggelar rapat pimpinan (rapim). ”Kebetulan saat ini di DPRD masih ada agenda bimtek dan reses,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. 

(mr/mam/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia