Selasa, 20 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Politik Pemerintahan

DKPP Panggil Tim Paslon Mantap

Minggu, 04 Nov 2018 14:32 | editor : Abdul Basri

DKPP Panggil Tim Paslon Mantap

SAMPANG – Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018 sudah usai. Akan tetapi, upaya tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor 2 Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) mencari keadilan masih membara. Dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan tidak hanya dilaporkan ke Bawaslu Sampang dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun juga kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Laporan tersebut dilakukan dua hari setelah PSU. Laporan diminta untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, tim pemenangan paslon Mantap mendapat surat panggilan sidang. Yakni nomor: 4/67/DKPP/SJ/PP.00/XI/2018 yang dibuat pada Jumat (2/11).

Pertimbangan surat tersebut ialah untuk kepentingan sidang pemeriksaan Pertama. DKPP memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. Dasarnya, pasal 458 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedua, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketiga, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Keempat, pengaduan nomor: 287/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 4 Oktober yang diregistrasi dengan perkara nomor: 272/DKPP-PKE-VII/2018 atas nama Abd. Muhlis.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Mantap Abd. Muhlis mengatakan, pihaknya selain melapor ke MK juga melapor ke DKPP tentang kinerja penyelenggara. Pertama tentang jumlah DPT. Awalnya penyelenggara ngotot bahwa DPT benar. Tapi akhirnya diperbaiki dan turun 36 ribu. Walaupun Bawaslu merekomendasikan masih ada 5 ribu DPT ganda. ”Itu dibiarkan oleh KPU,” ujarnya.

Pria asal Kecamatan Omben itu menambahkan, laporan ke DKPP bahwa Bawaslu selaku badan pengawas pilkada akan bergerak atau melangkah manakala menerima laporan dari masyarakat atau tim paslon. Pihaknya sudah menyampaikan bukti-bukti. ”Alhamdulillah sudah direspons DKPP,” ucapnya.

Pihaknya dipanggil DKPP untuk menjadi saksi pertama. ”Laporan ke DKPP terkait profesionalisme dan netralitas penyelenggara,” ujar dia. ”Jadwal sidang pertama di DKPP Senin (12/11),” imbuh Muhlis.

Dia berharap mendapatkan dukungan atau respons dari masyarakat. Pihaknya melangkah bukan dari tim sukses. Pihaknya menginginkan demokrasi di Sampang berjalan walaupun  tidak sesuai harapan undang-undang. Tapi setidaknya ada perbaikan demokrasi di Sampang. ”Terutama penyelenggara yang belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai aturan,” sebutnya.

(mr/rul/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia