Kamis, 13 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Sumenep

Bertentangan dengan Aturan, Pom Mini Tidak Bisa Dilegalkan

04 November 2018, 00: 05: 59 WIB | editor : Abdul Basri

TANPA IZIN: Warga sedang mengisi BBM di pom mini di jalan Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang.

TANPA IZIN: Warga sedang mengisi BBM di pom mini di jalan Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang. (ALI HAFIDZ S./RadarMadura.id)

SUMENEP – Tempat pengisian bahan bakar minyak (BBM) mini semakin menjamur di Kabupaten Sumenep. Namun, keberadaan pom mini itu tidak disertai izin resmi. Usaha tersebut tidak bisa dilegalkan karena bertentangan dengan aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015.

           Hal itu dikemukakan Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Kukuh Agus Susyanto. ”Semua SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) mini itu tak memiliki surat izin,” katanya Jumat (2/11).

         Pemerintah memproses semua bentuk perizinan berdasar regulasi. Menurut Kukuh, pom mini termsuk kategori sub penyalur. ”Dalam peraturan BPH Migas Nomr 6 Tahun 2015, itu (pom mini) hanya sebagai sub penyalur. Sub penyalur ini sebagai distribusi terakhir dari ketentuan regulasi yang ada,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk penyalur sama dengan SPBU di daratan dan agen penyalur minyak dan solar (APMS) di kepulauan dan lainnya. Kukuh menerangkan, pemerintah sudah berupaya melegalkannya. ”Pom mini sama dengan bensin eceran, cuma dikemas dengan modern,” tuturnya.

Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BPH Migas, Pertamina pusat. Termasuk, stakeholder terkait seperti SPBU,  bagian perekonomian, polres, dan kejaksaan. ”Kami mencari format, apakah bensin eceran atau sering disebut pom mini bisa dilegalkan atau tidak? Ternyata tidak bisa dilegalkan karena memang bertentangan dengan ketentuan aturan BPH Migas,” katanya.

Secara regulasi, pom mini tidak diatur. Pemerintah daerah, tegas Kukuh, tidak pernah memproses satu izin pun terkait pom mini. ”Bukan tak dilegalkan, tapi regulasinya memang tidak mengatur sehingga kami tak berani memproses izinnya secara legal,” katanya. (c2)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia