Kamis, 15 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Bangkalan

Pembebasan Lahan Rp 78,9 Miliar Buram

Sabtu, 03 Nov 2018 12:28 | editor : Abdul Basri

Pembebasan Lahan Rp 78,9 Miliar Buram

BANGKALAN — Tahun ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menyiapkan anggaran Rp 78.907.100.000 untuk pembebasan lahan. Namun, pembebasan lahan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) sisi Madura hingga saat ini masih buram. Dana puluhan miliar tersebut terancam jadi sisa lebih pembiayaan (silpa) dan harus dikembalikan ke kas negara.

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan menerangkan, pembebasan lahan di KKJM sisi Madura itu untuk dibangun berbagai infrastruktur. Uang puluhan miliar tersebut ditargetkan untuk pembebsan lahan seluas 7 hektare. Perinciannya, 3 hektare di kawasan jalan pendekat overpass II dan 4 hektare di kawasan pesisir.

Dia mengaku tidak mengetahui pasti ada atau tidaknya lahan yang sudah berhasil dibebaskan. Sebab pembebasan lahan di KKJSM cukup sulit. Ada warga yang menolak, ada juga warga mematok harga mahal. Bahkan, ada pula yang masih sengketa antarahli waris.

””Kayaknya belum ada (lahan) yang berhasil dibebaskan. Saya tanyakan dulu ke divisinya,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Musawwir menilai BPWS kurang lihai melakukan pendekatan kepada masyarakat atau pemilik lahan. Jika pantai melakukan pendekatan, badan ad hoc itu tidak bakal mengalami kesulitan. Selain intens mendekati masyarakat, seharusnya juga melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh agama (toga).

Dengan demikian, program BPWS mendapatkan dukungan dari mereka. Sehingga mereka juga akan melakukan komunikasi intens dengan masyarakat dan memberikan pemahaman. Maka, pembebasan lahan lebih mudah dilakukan.

”Datangi dulu tokohnya. Lalu, intens berkomunikasi dengan masyarakat. Saya rasa itu lebih efektif untuk memudahkan pembebasan lahan,” terangnya.

Musawwir meminta BPWS memaksimalkan waktu dua bulan ini sebelum tutup tahun. Hal itu agar terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan. Dengan begitu pembebasan lahan bisa terealisasi secara maksimal. Nantinya, dana tersebut tidak menjadi silpa dan harus dikembalikan ke kas negara.

”BPWS harus kerja cepat dan memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Intinya pembebasan lahan harus berhasil,” tandasnya.

(mr/bam/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia