Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Kisruh Iskandar vs Ahmad Bisa Lanjut ke MA

02 November 2018, 09: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Kisruh Iskandar vs Ahmad Bisa Lanjut ke MA

SUMENEP – Kisruh pergantian antarwaktu (PAW) anggota Komisi II DPRD Sumenep Iskandar bisa jadi masih. Pada 11 Oktober lalu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya menolak banding yang dilakukan oleh pihak gubernur Jatim dan Ahmad atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang pemberhentian Iskandar sebagai anggota DPRD Sumenep.

Ada empat pokok perkara dalam surat putusan PT TUN nomor 181/B/2018/PT.TUN.SBY tersebut. Yakni, mengabulkan gugatan penggugat (Iskandar) untuk seluruhnya. Menyatakan batal surat keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertanggal 2 Februari 2018 atas nama Iskandar. Mewajibkan tergugat (gubernur Jatim) mencabut SK tersebut, dan membebankan biaya perkara Rp 362 ribu kepada tergugat.

Putusan PT TUN tersebut menguatkan putusan PTUN Surabaya nomor 35/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 12 Juli 2018. Dalam pututsan tersebut, PTUN memutuskan mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang PAW.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Iskandar mengaku telah mengirimkan surat kepada gubernur Jatim. Dia meminta agar Pemprov Jatim segera mencabut SK pemberhentian Iskandar sebagai anggota DPRD Sumenep. ”Kami menjalankan aturan main saja. Jadi untuk membuktikan bahwa kami benar, maka kami menjalankan aturan-aturan yang berlaku,” katanya.

Iskandar mengancam, jika surat tersebut tidak ditanggapi, pihaknya akan kembali membawa permasalahan ini ke PTUN. ”Kalau tidak ada respons, kami akan kembali mengadu ke PTUN. Kami menuntut hak kami,” ujar dia.

Sementara itu, Kurniadi selaku kuasa hukum Ahmad mengaku belum menyerah. Atas putusan PT TUN tersebut, pihaknya berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). ”Yang jelas kami belum menyerah. Keputusan itu belum final. Dalam waktu dekat kami akan mengajukan kasasi ke MA,” ungkapnya.

Di lain pihak, Mahkamah Partai (MP) DPD PAN Sumenep Abdullah menilai, Iskandar dan Ahmad terburu-buru dalam mengambil keputusan. Menurut dia, seharusnya Iskandar dan Ahmad berpikir dengan kepala dingin.

”Sejak awal SK gubernur itu terburu-buru. Seharusnya permasalahan ini tidak sampai berbuntut panjang seperti ini. Kalau mengacu pada keputusan PTUN dan PT TUN, Iskandar masuk lagi sebagai anggota dewan, dan Ahmad keluar,” pungkasnya.

(mr/aji/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia