Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
32 Legislator Tak Hadiri Paripurna

Batal Bacakan Surat Pergantian Ketua DPRD

01 November 2018, 12: 11: 35 WIB | editor : Abdul Basri

MELOMPONG: Puluhan anggota DPRD tidak menghadiri rapat paripurna istimewa Hari Jadi Ke-749 Sumenep.

MELOMPONG: Puluhan anggota DPRD tidak menghadiri rapat paripurna istimewa Hari Jadi Ke-749 Sumenep. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

SUMENEP – Kedisiplinan anggota DPRD Sumenep menjadi sorotan. Setiap digelar sidang paripurna, selalu banyak wakil rakyat yang tidak masuk. Termasuk pada sidang paripurna istimewa tentang Hari Jadi Ke-749 Sumenep Rabu (31/10). Sebanyak 32 dari 50 legislator tidak hadir.

Tak pelak banyak kursi kosong di ruang sidang paripurna. Padahal paripurna tersebut merupakan momen istimewa karena berkaitan dengan sejarah perjalanan pemerintahan Sumenep. Apalagi, paripurna itu dihadiri Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Wabup Achmad Fauzi.

Dari sisi teknis acara, paripurna istimewa terlihat sangat siap dengan konsep matang. Dari pintu masuk hingga ke lantai dua digelar karpet merah dan ditaburi bunga tujuh rupa. Di lantai dua, tepatnya di sisi timur, juga tersedia alat musik gamelan lengkap dengan penabuhnya.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Faisal Muhlis. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menggantikan Ketua DPRD Herman Dali Kusuma yang izin tidak masuk. Meski tidak memenuhi separo lebih satu paripurna tetap digelar. Sebab, paripurna istimewa tidak butuh kuorum karena rapat digelar tidak untuk pengambilan keputusan.

Awalnya sidang paripurna berjalan lancar. Mulai dari sambutan dari pimpinan sidang hingga sambutan bupati yang menggunakan bahasa Madura disimak dengan saksama. Tetapi menjelang ditutupnya sidang, Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir mengajukan protes ke pimpinan.

Hamid menyoroti banyaknya wakil rakyat yang absen. Menurut dia, ini bukan kali pertama kursi-kursi DPRD banyak yang kosong. ”Kami sebagai rakyat sangat prihatin. Karena yang hadir pada paripurna ini hanya 18 anggota,” katanya.

Menanggapi protes itu, Faisal Muhlis mengaku juga prihatin. Unsur pimpinan DPRD menyayangkan karena di hari bersejarah bagi rakyat Sumenep justru banyak dewan yang tidak mengikuti paripurna. Tetapi, dia menyebut tidak semua wakil rakyat bolos. Sebab, ada beberapa anggota yang memang meminta izin, baik karena sakit ataupun ada agenda lain di luar.

”Ini memang perlu dilakukan evaluasi agar pada paripurna berikutnya itu menunjukkan grafik yang lebih baik,” jelasnya. Sidang paripurna istimewa menurutnya tidak perlu daftar hadir dan tidak perlu mencapai kuorum. Tidak sampai 50 persen plus satu pun sidang tetap bisa dilanjutkan.

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku bukan kali ini saja wakil rakyat banyak tidak masuk ketika sidang paripurna. Sudah sering anggota dewan pas-pasan kalau ada acara paripurna. ”Saya kira memang ini perlu ditertibkan di DPRD sendiri. Kami di eksekutif tidak masuk ke ruang internal DPRD,” tambahnya.

Dia bercerita pengalamannya menjadi ketua DPRD Sumenep sepuluh tahun lalu. Saat itu pimpinan DPRD benar-benar mengoreksi kedisiplinan anggota. Badan Kehormatan (BK) secara rutin melakukan evaluasi kinerja anggota legislatif baik mingguan ataupun bulanan.

Hasil evaluasi itu kemudian dipublikasikan. Dengan demikian, nama-nama anggota dewan yang hadir dan tidak bisa diketahui publik. ”Biar ada sanksi sosial ketika pemilihan lagi tidak lagi dicoblos,” pungkasnya.

Sementara itu, sidang paripurna istimewa kemarin juga batal membacakan surat dari Fraksi PKB terkait pergantian Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD. Menurut Faisal Muhlis, pembacaan surat tersebut tidak bisa dilakukan dalam sidang paripurna istimewa. Sebab sidang tersebut tidak dalam rangka mengambil keputusan DPRD.

”Kami sudah tanya ke Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi itu (pembacaan pergantian Ketua DPRD, Red) harus dalam paripurna tersendiri yang khusus untuk mengambil keputusan,” jelas Faisal.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia