Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Realisasi Janji Berbaur Tak Jelas

31 Oktober 2018, 10: 04: 15 WIB | editor : Abdul Basri

ALOT: Banggar-timgar membahas raperda APBD Pamekasan 2019 sebelum diusulkan kepada gubernur.

ALOT: Banggar-timgar membahas raperda APBD Pamekasan 2019 sebelum diusulkan kepada gubernur. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Realisasi janji politik Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wabup Raja’e dinilai tidak jelas. Sebab dalam draf RAPBD Pamekasan 2019, program prioritas tidak terakomodasi secara rinci. Kekecewaan bermunculan, termasuk dari partai pengusung pasangan yang beken dengan sebutan Berbaur itu.

Politikus PKS Harun Suyitno mengatakan, realisasi janji politik bupati ditunggu masyarakat. Sebab, masyarakat memberikan amanah kepada bupati untuk memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Pamekasan karena janji-janjinya sangat prorakyat.

Ironisnya, hingga sekarang janji belum jelas realisasinya. Pada APBD Perubahan dan RAPBD 2019, janji politik itu tidak terprogram dengan baik. ”Padahal, kami sangat menunggu realisasi janji politik itu,” katanya Selasa (30/10).

Harun menyatakan, ada dua program prioritas Berbaur yang paling dinanti masyarakat. Yakni, pembentukan 10 ribu wirausahawan baru dan suntikan dana pembangunan untuk desa Rp 500 juta–Rp 1 miliar.

Dua program yang paling banyak menyedot simpati masyarakat itu tidak jelas realisasinya. Di dalam draf RAPBD Pamekasan 2019, dua program tersebut tidak tercantum secara terperinci. Bahkan organisasi perangkat daerah (OPD) seolah hanya menjalankan program seperti biasa.

Dia menjelaskan, pada rapat bersama antara banggar dan timgar kemarin, OPD yang bersinggungan dengan wirausaha seperti diskop dan UM diberi keterangan. Hasilnya, tidak ada program khusus pembentukan wirausahawan baru.

Bahkan dinas tersebut hanya mendapat suntikan dana sekitar Rp 3 miliar setahun. OPD lain juga tidak ada yang memprogramkan secara khusus. ”Lalu, program pembentukan wirausahawan baru ini diprgoramkan di OPD mana,” kritik Harun.

Pembangunan desa juga tidak jelas. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) menjalankan program seperti biasa. Sejumlah pembangunan infrastruktur di pedesaan terakomodasi.

Tetapi, hanya beberapa desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan. Padahal, janji bupati, setiap desa bakal mendapat suntikan dana sekitar Rp 500 juta–Rp 1 miliar. ”Saya tidak paham, apakah OPD ini tidak mampu membaca visi misi bupati atau bagaimana, saya tidak tahu,” ujar Harun.

Sebagai partai pengusung, PKS kecewa terhadap kondisi tersebut. Sebab, partai pengusung juga memiliki beban moral kepada masyarakat atas janji-janji yang disampaikan bupati dan Wabup saat kampanye lalu.

Dia berharap, bupati segera mengumpulkan seluruh OPD agar visi misi dan janji politik bisa terealisasi. Dengan demikian, masyarakat akan puas terhadap kinerja pemimpin muda tersebut. ”Kami PKS kecewa,” katanya.

Wabup Pamekasan Raja’e belum bersedia berkomentar. Saat dihubungi, mantan Kades Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, itu mengaku masih ada kegiatan. ”Saya masih takziah di pantura,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Baddrut Tamam mengatakan, beberapa janji politik hanya sebagian yang terakomodasi dalam APBD perubahan. Sebab, anggaran terbatas. Dia berjanji program prioritas akan dimasukkan dalam APBD Pamekasan 2019. Dia ingin anggaran digunakan untuk merealisasikan berbagai program menuju Pamekasan Hebat.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia