Minggu, 18 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Hukum & Kriminal

Lima PNS Terancam Dipecat Layangkan Gugatan Ke MK

Kuasa Hukum Sebut Pasal Karet Jerat ASN

Rabu, 17 Oct 2018 11:43 | editor : Abdul Basri

GUGAT: Advokat Sholeh and Partners menunjukkan berkas gugatan yang dilayangkan ke MK yang dilakukan lima PNS di Bangkalan, Selasa (16/10).

GUGAT: Advokat Sholeh and Partners menunjukkan berkas gugatan yang dilayangkan ke MK yang dilakukan lima PNS di Bangkalan, Selasa (16/10). (ANIS MAULIDYA SOFA / RadarMadura.id)

BANGKALAN – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangkalan terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak terima, lima abdi negara di Kota Salak melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (12/10). Mereka menilai pembuat aturan tidak berlaku adil.

Sedikitnya lima ASN di Kabupaten Bangkalan merasa dirugikan dan melakukan gugatan. Diantaranya, Ach. Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila dan Djoko Budiono. Mereka menguasakan gugatannya untuk menguji pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kepada advokat Sholeh and Partners.

Pada Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 87 ayat (4) huruf b disebutkan jika PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dinilai melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan da/ atau pidana umum.

Kuasa Hukum Muhammad Sholeh mengatakan sengaja menggugat pemberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Sebab ada ketidak adilan kepada PNS yang dipecat. ”Jika klien kami diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, itu artinya dia mendapatkan hukuman dua kali. Pertama dipenjara dan diberhentikan sebagai ASN,”katanya.

Dijelaskan, dalam pasal 87 ayat (4) hurif b mengandung ketidak pastian hokum. Sebagaimaana dimaksud didalam pasal 28 D ayat (1) UU 1945 karna pasal a quo tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Karena frasa pidana penjara atau kurungan tentu bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum setahun lebih atau satu hari juga bisa diberhentikan.

Pimpinan Sholeh and Partners itu meyakini pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 yang tidak mengatur sangsi pidana penjara dan kurungan paling singkat 2 tahun merugikan kliennya. Sebab para PNS yang melanggar PP akan diberhentikan secara tidak terhormat dengan berlakunya pasal a quo. ”Bahwa, ini menjadikan pasal a quo menjadi pasal karet, yang akan menjerat setiap ASN,”katanya.

Untuk diketahui, pengajuan gugatan kepada MK dilakukan untuk menggugat pengujian pasal 87 ayat (4) huruf b Uu No 5 / 2014. Hal itu merupakan keputusan bersama empat menteri. Antara lain, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Mereka membuat keputusa nomor ; 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomer 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang penegakan kukum terhadap pegawai negeri sipil yang dijatuhkan hukiman berdasarkanpurusan pengadilan ketentuan hukum tetap karena melakakuan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan nya dengan jabatan.

(mr/*/fat/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia