Senin, 17 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Baru Lima Pejabat Bangkalan Setor LHKPN, Bupati Angkat Bicara

11 Oktober 2018, 13: 24: 02 WIB | editor : Abdul Basri

ENERGIK: Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron ketika diwawancarai, Rabu (10/10).

ENERGIK: Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron ketika diwawancarai, Rabu (10/10). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/radarmadura.id)

BANGKALAN – Terdapat 39 pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan yang wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga Rabu (10/10) baru ada lima abdi negara yang memenuhi kewajiban tersebut.

Selasa (2/10) lalu, tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK sudah mendatangi kantor Pemkab Bangkalan. Yakni, memberikan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN. Sayangnya, upaya tersebut belum diindahkan. Padahal alasan kedatangan lembaga antirasuah itu lantaran banyak pejabat di Bangkalan tidak patuh menyetor LHKPN.

Di laman e-LHKPN KPK masih lima pejabat yang diumumkan. Yakni, Sekkab Bangkalan Edy Moeljono, Direktur RSUD Syamrabu nonaktif drg Yusro, dan Kepala Inspektorat Hadari. Lalu, Kepala Disbudpar Bangkalan Lily Setiawaty Mukti dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Muh. Musleh.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengakui jika pejabat di lingkungan pemkab memang baru ada lima pejabat yang melaporkan LHKPN. Sehingga pihaknya mengimbau agar pejabat segera melakukan pengisian. ”Apalagi soal LHKPN, kami sudah punya perbupnya. Tidak ada alasan untuk tidak menyetor LHKPN,” tegas Ra Latif, Rabu (10/10).

Menurut Ra Latif, hal tersebut merupakan aturan yang harus diikuti. Terlebih, beberapa waktu lalu pejabat dari KPK langsung datang ke Bangkalan dalam rangka memberikan sosialisasi.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Ari Murfianto mengatakan, untuk pelaporan LHKPN lembaganya hanya sebagai fasilitator dan memberikan imbauan. Adapun perihal pengisian, itu bisa langsung diproses pejabat yang bersangkutan.

”Untuk pelaporan tahun 2017, itu seharusnya memang berakhir Maret 2018. Tapi, KPK memberikan batas hingga Desember,” terangnya.

Ari menyatakan, pejabat yang lain mungkin saja dalam proses. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih menunggu antrean untuk dilakukan verifikasi.

”Karena ketika tim KPK datang, ada pernyataan dari pejabat. Begini, ’saya sudah melakukan pengisian, tapi belum diverifikasi’. KPK bilang, ada ribuan yang antre untuk diverifikasi,” jelasnya. 

(mr/daf/onk/fat/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia