Jumat, 19 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Forum Ulama Sampang Tolak Money Politics Haram Wadul Polres

Rabu, 10 Oct 2018 15:44 | editor : Abdul Basri

PEDULI DEMOKRASI: Kiai dan ulama kemarin berkumpul membahas pelaksanaan pemungutan suara ulang di Mapolres Sampang, Selasa (9/10).

PEDULI DEMOKRASI: Kiai dan ulama kemarin berkumpul membahas pelaksanaan pemungutan suara ulang di Mapolres Sampang, Selasa (9/10). (RUSYDI ZAIN/Radarmadura.id)

SAMPANG – Belasan kiai dan ulama yang tergabung dalam Forum Ulama (FU) Sampang mendatangi mapolres pukul 02.30, Selasa (9/10). Kedatangan mereka untuk membahas pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018. 

KH Bukhori Maksum mewakili ulama mengatakan, kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan masukan mengenai pelaksanaan PSU. Menurut dia, pesta demokrasi harus sukses. 

Banyak hal yang ingin disampaikan para kiai dan ulama kepada Kapolres Sampang, Dandim 0828, dan Sekkab yang hadir di forum tersebut. Di antaranya, PSU harus bersih dari money politics.

”Money politics haram. Makanya, kami meminta supaya pesta demokrasi di Sampang bersih dari perbuatan demikian,” ungkapnya. 

Pihaknya meminta pengawalan ketat dalam pendistribusian undangan kepada pemilih. Sebab, berkaca pada pendistribusian sebelumnya, pihaknya hanya menerima dua undangan dari lima pemilih yang sudah tercantum dalam DPT. 

”Money politics ini biasanya dilakukan satu hari sebelum pencoblosan, atau pagi saat pelaksanaan pencoblosan,” paparnya. 

Pihaknya menyampaikan, polisi harus bisa menjaga keamanan dan kenyamanan warga yang akan menggunakan hak pilih. Sebab, banyak penghadangan terhadap pemilih yang akan berangkat mencoblos dari oknum pendukung calon bupati-wakil bupati. 

”Masyarakat harus memilih sesuai hati nurani. Kami ingin pemungutan suara ulang Sampang berlangsung aman, kondusif, dan lancar,” ucapnya. 

Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman menyatakan, pihaknya menampung aspirasi serta masukan ulama yang hadir. Menurut dia, banyak masukan dari tokoh agama yang akan ditindaklanjuti serius. 

Misalnya, terkait informasi money politics yang dikenal dengan sebutan serangan fajar. ”Kami akan tempatkan petugas keamanan dua hari sebelum pelaksanaan. Itu untuk mengantisipasi money politics,” ujarnya. 

Dua personel kepolisian akan disiagakan di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Ditambah personel TNI dan Brimob. ”Kami sudah mendapat pencerahan dan masukan dari para tokoh agama untuk kelancaran pemungutan suara ulang,” pungkas Budi Wardiman. 

(mr/rus/hud/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia