Rabu, 12 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Sebut Ada Kerugian Negara Dalam Dugaan Korupsi Program Kambing Etawa

10 Oktober 2018, 15: 39: 02 WIB | editor : Abdul Basri

Kasipidsus Kejari Bangkalan, Hendra Purwanto

Kasipidsus Kejari Bangkalan, Hendra Purwanto (BAHRUL ULUM/Radarmadura.id)

BANGKALAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terus mendalami penyidikan  dugaan korupsi realisasi program kambing etawa. Korps Adhyaksa menyatakan ada kerugian negara dalam pelaksanaan program tahun anggaran 2017 tersebut. 

Pengadaan kambing etawa merupakan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan 2017. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Bangkalan dengan total anggaran Rp 9.213.750.000. 

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina, termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi. Dana tersebut bersumber dari APBD Bangkalan 2017. 

Lalu Rp 10 juta untuk membeli satu ekor kambing etawa jantan, termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi. Kemudian Rp 10 juta untuk pembuatan kandang. Dana tersebut bersumber dari APBDes 2017 masing-masing desa. Anehnya, biaya transportasi dianggarkan dua kali. 

Kasipidsus Kejari Bangkalan Hendra Purwanto mengatakan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya dari pihak DPMD dan BPKAD Bangkalan, kapala desa (Kades), BUMDes, swasta atau rekanan, dan timgar pemkab. Penyidik juga bakal memeriksa pihak Banggar DPRD Bangkalan sebagai saksi. ”Pemeriksaan terus kami lakukan,” katanya. 

Hendra mengungkapkan, kendati pengelolaan keuangan Pemkab Bangkalan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kejari menemukan indikasi kerugian keuangan negara. ”Kami telah melakukan penghitungan dan menemukan kerugian negara,” tegas dia, Selasa (9/10). 

Penyidik kejari telah mengajukan permohonan bantuan kepada ahli untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Saat ini menunggu ekspos bersama ahli dan belum diketahui waktunya. ”Kami maunya secepatnya,” ujar dia. 

Setelah dokumen penghitungan kerugian turun dari ahli, kejari akan mengumumkan tersangka. Hendra menyatakan serius membongkar dugaan korupsi realisasi program kambing etawa. Sebab, statusnya telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Sementara itu, didatangi ke kantornya kemarin, Kepala BPKAD Bangkalan A. P. Syamsul Arif tidak ada. Dihubungi melalui nomor selulernya tidak bisa. Menurut petugas satpam di kantor BPKAD, Syamsul mengikuti diklat di Surabaya. 

Kepala DPMD Bangkalan Mulyanto Dahlan juga tidak ada di kantornya kemarin. Dihubungi melalui nomor selulernya tidak bisa. Menurut petugas DPMD, Mulyanto ada kegiatan di luar kantor. 

(mr/bam/hud/fat/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia