Rabu, 12 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan
Tegaskan Tidak Melanggar Aturan

Yusro Hanya Diberhentikan Sementara sebagai Direktur RSUD

08 Oktober 2018, 15: 19: 27 WIB | editor : Abdul Basri

SANTAI: Seorang warga duduk di depan RSUD Syamrabu Bangkalan beberapa waktu lalu.

SANTAI: Seorang warga duduk di depan RSUD Syamrabu Bangkalan beberapa waktu lalu. (A. YUSRON FARISANDY/Radarmadura.id)

BANGKALAN – Pemberhentian sementara Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan drg Yusro ditegaskan tidak melanggar pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, pemberhentian sementara bukan dalam rangka mutasi atau pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan. Tetapi, diistirahatkan demi pemeriksaan terhadap Yusro terkait kinerjanya memimpin RSUD.

UU 10/2016 memang melarang kepala daerah melakukan mutasi atau pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan paslon dan enam bulan setelah dilantik. Kepala daerah boleh melakukan mutasi pejabat hanya jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Moh. Gufron mengutarakan, yang dilakukan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) R Abdul Latif Amin Imron terhadap Yusro bukan mutasi atau pergantian pejabat. Tapi, mengistirahatkan direktur RSUD demi kelancaran inspektorat melakukan pemeriksaan.

”Tidak melanggar undang-undang karena hanya diistirahatkan dulu. Sebab, ada pemeriksaan yang dilakukan inspektorat,” kata Gufron kepada Jawa Pos Radar Madura.

Dia menyatakan, menyangkut kebijakan strategis di RSUD Syamrabu, yang berwenang tetap drg Yusro. Tapi untuk pekerjaan sehari-hari, dilaksanakan wakil direktur (wadir) RSUD sebagai pelaksana harian (Plh) yakni Siti Aminah. ”Pekerjaan sehari-hari menjadi tanggung jawab Plh,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Gufron, pelayanan di RSUD Syamrabu Bangkalan berjalan seperti biasa. Kata dia, tidak ada yang berubah sejak direktur RSUD Syamrabu diberhentikan sementara oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

”Tunggu hasil pemeriksaan, bupati yang memutuskan. Sebab, bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian,” tukasnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengaku kaget bupati memberhentikan sementara drg Yusro sebagai direktur RSUD Syamrabu. Itu menunjukkan ada persoalan di internal rumah sakit pelat merah tersebut.

Menurut dia, apabila pemberhentian sementara itu tidak melanggar aturan, sah-sah saja. ”Sebaliknya jika melabrak aturan, kami menyayangkan. Tapi, saya dengar banyak pelayanan RSUD yang dikeluhkan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, belum genap satu bulan menjabat bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron membuat gebrakan. Yakni, memberhentikan sementara drg Yusro dari jabatan direktur RSUD Syamrabu per 3 Oktober 2018. Keputusan itu dibuat untuk menghindari berbagai kepentingan dan netralitas dalam pemeriksaan khusus terkait kinerja pelayanan publik di rumah sakit yang terletak di Jalan Pemuda Kaffa, Kota Bangkalan tersebut. 

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia