Senin, 10 Dec 2018
radarmadura
 
icon featured
Bangkalan

Kepastian Bantuan Guru Madin Bangkalan Tunggu Regulasi Khusus

DPRD Minta Segera Dibuatkan Perbup

Sabtu, 06 Oct 2018 16:12 | editor : Abdul Basri

Kepastian Bantuan Guru Madin Bangkalan Tunggu Regulasi Khusus

BANGKALAN – Bantuan kesejahteraan terhadap guru madrasah diniyah (madin) yang diprogramkan pemerintah Sampang dipastikan tidak terealisasi tahun ini. Pasalnya, hingga Kamis (5/10) rencana program kesejahteraan itu belum didasari hukum yang jelas. Sehingga, DPRD setempat meminta pemerintah setempat mengatur dalam peraturan bupati (Perbup). 

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengutarakan, bantuan kesejahteraan guru madin wajib dibuatkan perbup. Tujuannya, supaya ada standardisasi yang jelas. Termasuk, membahas verifikasi dan validasi penerima bantuan tersebut. 

”Sekarang ini kan sifatnya mendadak. Jadi tidak masalah. Tapi, ke depan harus ada perbup,” katanya, Jum’at (5/10). 

Nur Hasan menyatakan, asumsi APBD 2019 itu bukan hanya guru madin yang diberi bantuan. Tetapi, juga guru ngaji. Sebab, dua item itu merupakan janji politik bupati terpilih. 

Dengan demikian, perlu ada spesifikasi khusus mulai dari mekanisme pencairannya. Termasuk, yang menerima bantuan. ”Kalau guru ngaji kan sulit pendataannya. Makanya, nanti di perbup itu diatur,” terangnya. 

Selain itu, lanjut dia, penerima bantuan tersebut tidak boleh double counting. Artinya, memang harus satu sumber supaya terjadi pemerataan. ”Biar tidak terjadi tumpang tindih,” ucapnya. 

Nur Hasan berharap komitmen dan semangat bupati tidak hanya Rp 200 ribu untuk guru madin. Tetapi, harus lebih besar. ”Sebab, mereka adalah tumpukan harapan untuk mendidik moral generasi muda,” jelasnya. 

Sementara itu, Kasubbag Program dan Evaluasi Disdik Eriadi Santoso mengaku setuju dengan usulan dewan tentang perlunya perbup. ”Untuk guru madin bisa di disdik, tapi guru ngaji di bidang kesra,” katanya. 

Dia menambahkan, adapun bantuan guru madin yang bisa dicairkan tahun ini untuk Oktober–Desember itu menggunakan SK bupati terlebih dahulu. ”Itu tidak jadi masalah. Karena pencairannya nanti langsung ke lembaga,” pungkasnya. 

(mr/daf/onk/fat/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia