Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Pansus Tatib Belum Terbentuk

Sabtu, 06 Oct 2018 11:12 | editor : Abdul Basri

PRODUK UNGGULAN: Pegiat batik memproses pewarnaan kain di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan, kemarin.

PRODUK UNGGULAN: Pegiat batik memproses pewarnaan kain di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/Radarmadura.id)

PAMEKASAN – Kinerja DPRD Pamekasan benar-benar memprihatinkan. Tugas menyelesaikan peraturan daerah (perda) tata tertib dewan terkesan diabaikan. Indikasinya, hingga sekarang panitia khusus (pansus) belum bekerja.

Sekretaris Fraksi PAN Sejahtera Harun Suyitno mengatakan, pemerintah pusat memberi amanah kepada pimpinan dewan untuk menyusun tatib dewan. Langkah pertama yang dilakukan yakni membentuk pansus.

Anggota pansus perwakilan dari masing-masing fraksi. Tiap fraksi di DPRD Pamekasan menyerahkan delegasi untuk masuk dalam pansus tersebut. Namun, sampai sekarang belum disahkan.

Meski sudah terbentuk, pansus belum bisa bekerja. Sebab, pansus itu bisa melakukan tugasnya jika sudah disahkan melalui rapat paripurna. ”Anggotanya ada, tapi belum disahkan,” katanya kemarin (5/10).

Harun menyampaikan, keterlambatan pembentukan pansus itu berdampak estafet. Yakni, pembahasan molor dan bisa berimbas pada realisasi program Bupati Baddrut Tamam dan Wabup Raja’e.

Pemerintah pusat memberi waktu maksimal perda tatib disahkan pada 16 Oktober. Ada konsekuensi berat yang harus ditanggung pemerintah jika pembahasan itu melebihi deadline. Yakni, perda yang disahkan dewan tidak memiliki kekuatan hukum. Termasuk, perda tentang APBD-Perubahan yang bakal disahkan dalam waktu dekat. ”Dampaknya sangat besar, program bupati bisa mandek, masyarakat dikorbankan,” katanya.

Politikus PKS itu berharap, pimpinan dewan sekaligus yang akan menakhodai pansus tatib itu segera melangkah. Mengingat, anggota pansus sudah ada tinggal dimusyarahkan pengesahannya melalui badan musyawarah (bamus).

Harun menyampaikan, sejumlah program unggulan bupati terakomodasi dalam APBD Perubahan. Jika perubahaan anggaran itu bermasalah, tentu akan berdampak pada program tersebut. ”Kasihan bupati, programnya bisa tidak berjalan,” katanya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengakui pansus tatib belum disahkan. Menurut dia, bamus sudah menjadwalkan rapat paripurna pengesahan itu. ”Selasa depan kami paripurnakan,” katanya.

Polikus PPP itu mengakui pengesahan pansus tatib sedikit terlambat. Pemicunya, fraksi tidak segera mendelegasikan anggotanya. Padahal, pimpinan dewan sejak jauh hari bersurat kepada masing-masing fraksi.

Meski demikian, Halili optimistis perda tatib DPRD Pamekasan rampung sebelum tenggang waktu yang ditentukan. Sebab, perda tersebut tidak dirombak total, hanya ada perubahan beberapa pasal. ”Paling dua hari sudah selesai,” katanya.

Mengenai konsekuensi jika terlambat disahkan, Halili mengaku bisa dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Tetapi, ketua DPC PPP Pamekasan itu sangat yakin bisa selesai tepat waktu.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia