Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Bawaslu Berdalih Berkas Belum Lengkap

Dugaan Pelanggaran Administrasi Belum Disidang

Rabu, 03 Oct 2018 02:47 | editor : Abdul Basri

PERSIAPAN: Tiga anggota Bawaslu Pamekasan bersantai usai rapat persiapan sidang dugaan pelanggaran administrasi caleg 2019 di kantornya.

PERSIAPAN: Tiga anggota Bawaslu Pamekasan bersantai usai rapat persiapan sidang dugaan pelanggaran administrasi caleg 2019 di kantornya. (PRENGKI WIRANANDA/radarmadura.id)

PAMEKASAN – Dugaan pelanggaran administrasi tiga orang calon anggota DPRD jalan di tempat. Bawaslu Pamekasan belum menggelar sidang. Penyebabnya, berkas belum lengkap.

Anggota Bawaslu Pamekasan Divisi Penanganan Pelanggaran Sukma Tirta Umbara Firdaus mengungkapkan, laporan dugaan pelanggaran administrasi caleg itu masuk beberapa waktu lalu. Tiga caleg dari daerah pemilihan (dapil) III diduga double job. Gaji mereka sama-sama bersumber dari keuangan negara.

Mereka diduga masih aktif sebagai pendamping desa. Bahkan, salah satu dari mereka diduga juga sebagai guru sertifikasi. Dari laporan itu, Bawaslu Pamekasan menindaklanjuti sesuai prosedur. Berkas-berkas pendukung dikumpulkan. Kemudian, bakal dilanjutkan dengan agenda persidangan. ”Kami masih merampungkan berkas,” katanya Senin (1/10).

Sukma mengatakan, pengawas pemilu tidak bisa bertindak sembarangan. Berkas yang dibutuhkan harus siap. Dengan demikian, proses penanganan dugaan pelanggaran itu akan berjalan sesuai keinginan.

Mantan jurnalis itu menyampaikan, dalam waktu dekat, sidang bakal dilakukan. Tiga orang yang diduga terlibat pelanggaran administrasi itu bakal dimintai keterangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan juga akan dipanggil sebagai saksi.

Dengan demikian, pada sidang berlangsung, keterangan tidak hanya dari pelapor dan terlapor. Tetapi, juga dari penyelenggara. Mengenai sanksi, Sukma belum bisa menentukan selama proses sidang belum selesai. Tetapi, sanksi paling berat jika memang terbukti double job adalah pencoretan dari daftar calon tetap (DCT).

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi menambahkan, sesuai PKPU 20/2018, caleg tidak boleh rangkap jabatan yang sumber pendanaannya dari keuangan negara. Hasil sidang nanti akan disampaikan kepada KPU dalam bentuk rekomendasi. Kemudian, tugas penyelenggara pemilu menindaklanjuti rekomendasi itu. ”Segera kami sidangkan,” katanya.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah menyampaikan, tidak ada laporan dari masyarakat atau rekomendasi dari bawaslu mengenai caleg rangkap jabatan. Padahal, KPU memberi waktu sanggah kepada masyarakat. ”Sudah diberi masa sanggah, tapi tidak ada laporan dari masyarakat,” katanya.

Beberapa waktu lalu masyarakat melaporkan dugaan adanya caleg rangkap jabatan ke Bawaslu Pamekasan. Perinciannya, dua caleg dari PKB yakni, Syafiuddin dan Abdul Mu’in. Sementara satu caleg lain Akhmad Buhari dari Partai Demokrat. Selain menjadi pendamping desa, pria ini diduga masih aktif sebagai guru sertifikasi. Tiga caleg itu berasal dari dapil tiga yang meliputi Kecamatan Waru, Batumarmar, dan Pasean. 

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia