Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Bawaslu Ungkap Puluhan Caleg Belum Lengkapi NPWP

Kamis, 27 Sep 2018 20:24 | editor : Abdul Basri

Bawaslu Ungkap Puluhan Caleg Belum Lengkapi NPWP

BANGKALAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengingatkan parpol segera memperbaiki. Sebab Diketahui dari laporan awal dana kampanye (LADK) 15 partai politik (parpol) banyak tidak sesuai. Terbukti sebanyak tiga partai menyetor rekening lama.

Bahkan sebanyak 55 Caleg belum melengkapi NPWP. ”Ternyata hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Parpol hanya setor LADK sebelum batas akhir. Namun, isinya banyak yang tidak lengkap,” ungkap anggota Bawaslu Bangkalan Divisi Hukum Muhlis kemarin (26/9).

Menurut dia, temuan Bawaslu yang paling mendasar terkait laporan rekening khusus dana kampanye (RKDK). Dalam aturannya, RKDK yang harus disetor ke KPU itu tidak boleh menggunakan rekening lama parpol atau tidak boleh dirangkap dalam satu rekening.

Ada tiga parpol di Bangkalan yang masih pakai rekening lama. Yakni, Gerindra, Golkar, dan Berkarya. ”Rekomendasi kita harus segera diganti, atau keikutsertaannya dicoret di Bangkalan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu.

Mantan aktivis HMI itu membeberkan, temuan Bawaslu lainnya adalah banyak calon legislatif (caleg) yang tidak setor nomor pokok wajib pajak (NPWP). Terdapat 55 calon wakil rakyat yang belum melengkapi persyaratan tersebut. Bahkan, banyak dari incumbent.

”Kami juga heran, caleg incumbent kok masih ada yang belum setor NPWP. Beberapa partai besar, calegnya juga belum melengkapi,” paparnya.

Selain itu, lanjut Muhlis, ada parpol ala kadarnya dalam menggarap LADK. Terbukti, besaran saldo awal tidak jelas sumbernya dari mana. Apakah sumbangan pribadi atau kelompok. Paling besar PDIP senilai Rp 5 juta dan terkecil partai Berkarya, Nasdem, PSI, dan PAN Rp 100 ribu.

”Yang lain variatif besarannya. Padahal setoran awal dana kampanye harus jelas sumbangan dari pribadi atau dari kelompok,” katanya.

Pria asal Kecamatan Geger itu menyatakan, berkenaan dengan LADK PKPI Bangkalan, KPU harus segera mengingatkan. Sebab, meskipun tidak memiliki caleg untuk DPRD Bangkalan, PKPI wajib menyetor RKDK dan LADK. ”Harusnya tetap setor, wajib itu,” ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar tidak menampik dengan adanya temuan dari Bawaslu tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti. ”Itu memang realitasnya. Tapi, ini kan masih ada masa perbaikan sampai tanggal 28 September,” terangnya.

Fauzan menyampaikan, untuk tiga parpol itu memang dalam berita acara hasil pemeriksaan KPU direkomendasikan agar RKDK-nya diperbaiki. ”Kami minta memang suruh perbaiki,” katanya.

Fauzan meminta Bawaslu untuk lebih mengintensifkan pengawasan. Bahkan, kalau perlu stand by di kantor KPU. ”Biar pengawasannya langsung,” pintanya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Bangkalan Mathari mengaku sudah memperbaiki RKDK yang disarankan KPU. Saat ini masih dalam proses. ”Sudah kami buat rekening baru dan dalam proses. Pasti kami patuhi apa yang menjadi ketentuan,” janjinya.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Bangkalan Imron Rosyadi belum memberikan tanggapan secara detail. Dia mengaku akan menanyakan terlebih dahulu ke staf kantor DPC Gerindra. ”Saya masih konfirmasi ke staf kantor DPC dulu,” katanya singkat. 

(mr/daf/onk/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia