Senin, 10 Dec 2018
radarmadura
 
icon featured
Politik Pemerintahan

Tiga Caleg Diketahui Masih Aktif Pendamping Desa Dan Guru

Kamis, 27 Sep 2018 13:57 | editor : Abdul Basri

SENGGANG: Warga berada di halaman kantor KPU Pamekasan di Jalan Brawijaya, Kelurahan Jungcangcang, Rabu (26/9).

SENGGANG: Warga berada di halaman kantor KPU Pamekasan di Jalan Brawijaya, Kelurahan Jungcangcang, Rabu (26/9). (PRENGKI WIRANANDA/radarmadura.id)

PAMEKASAN – Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Pamekasan oleh KPU setempat menuai protes. Sebab, tiga caleg diduga kuat masih aktif sebagai pendamping desa (PD). Bahkan, salah satu di antara caleg juga merupakan guru sertifikasi.

Informasi yang diterima radarmadura.id, tiga caleg itu berasal dari daerah pemilihan (dapil) tiga yang meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Dua caleg dari PKB yakni, Syafiuddin dan Abdul Mu’in. Sementara satu caleg lain yaitu Akhmad Buhari dari Partai Demokrat. Selain menjadi pendamping desa, pria ini diduga masih aktif sebagai guru sertifikasi.

Koordinator Front Aksi Massa (Famas) Azif Mawardi mengatakan, beberapa waktu lalu melakukan pengamatan dan pencermatan DCT. Hasilnya, diduga kuat ada pendamping desa dan guru sertifikasi lolos menjadi caleg.

Famas kemudian mengkroscek ke lapangan. Hasilnya benar. Tiga caleg masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) karena menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara. ”Seharusnya mundur dari salah satu pekerjaannya,” kata Azif kemarin (26/9).

Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tepatnya pada pasal 7 n. Dijelaskan, pada pasal tersebut tertuang jelas bahwa caleg bersedia tidak merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada BUMN, BUMD atau BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Dengan demikian, temuan tersebut bakal disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Tujuannya, agar segera ada tindak lanjut dari penyelenggara pemilu. ”Data lengkap sudah kami kantongi,” tegasnya.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengaku belum mengetahui adanya pendamping desa dan guru sertifikasi lolos menjadi caleg. Pria berkopiah itu justru baru tahu dari jurnalis.

Hamzah bakal melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan supaya persoalan tersebut segera klir. ”Tiga caleg itu tidak melampirkan dokumen sebagai pendamping desa atau guru sertifikasi,” katanya.

Dia menyampaikan, sebelum penetapan DCT, KPU mendapat laporan terkait bacaleg rangkap pekerjaan. Setelah diklarifikasi, informasi itu benar adanya. Akibatnya, bacaleg itu dicoret.

Tetapi, khusus tiga caleg yang ditetapkan menjadi DCT itu, belum ada laporan dari masyarakat. DCT tidak bisa diganti meski ada temuan. ”Nanti akan kami klarifikasi melalui partai masing-masing,” katanya.

Ketua DPC Demokrat Pamekasan Hermanto mengaku tidak mengetahui ada caleg dari partai yang dia pimpin merupakan pendamping desa dan guru sertifikasi. Bahkan, kata dia, dari tim pansel internal Demokrat tidak ada laporan.

Menurut dia, KPU Pamekasan juga tidak ada persoalan. ”Saya kurang tahu, tapi sejauh ini tidak ada masalah,” tandas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Pamekasan itu.

(mr/pen/hud/fat/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia