Senin, 17 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Perjuangkan Nasib, Honorer K-2 Datangi ke Kemen PAN-RB dan DPR RI

Desak Segera Revisi UU ASN

27 September 2018, 13: 52: 25 WIB | editor : Abdul Basri

CARI KEADILAN: Ketua FHK2I Pamekasan Maskur (baju merah) menyerahkan surat yang berisi aspirasi kepada anggota Komisi II DPR RI Ach. Baidlowi didampingi Pembina FHK2I Pamekasan Ismail (kanan) dan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur (kiri) di Rua

CARI KEADILAN: Ketua FHK2I Pamekasan Maskur (baju merah) menyerahkan surat yang berisi aspirasi kepada anggota Komisi II DPR RI Ach. Baidlowi didampingi Pembina FHK2I Pamekasan Ismail (kanan) dan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur (kiri) di Rua (PRENGKI WIRANANDA/radarmadura.id)

PAMEKASAN - Tenaga honorer kategori dua (K-2) terus mencari keadilan. Aturan main rekrutmen CPNS 2018 dinilai tidak pro terhadap mereka. Sejumlah tuntutan disampaikan langsung ke Kemen PAN-RB dan Komisi II DPR RI, Rabu (26/9).

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Maskur ditemani Pembina FHK2I Pamekasan Ismail ke Jakarta. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur juga turut mendampingi ke pemerintah pusat.

Ismail mengatakan, kedatangannya ke Jakarta menyampaikan sejumlah tuntutan terkait rekrutmen CPNS. Secara garis besar ada dua tuntutan yang diminta segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Yakni, rekrutmen CPNS tidak dilanjutkan selama persoalan honorer K-2 belum klir. Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat. ”Dua tuntutan itu yang kami sampaikan,” katanya kemarin (26/9).

Dijelaskan, perlakuan pemerintah terhadap honorer K-2 tidak adil. Meski mengabdi puluhan tahun, pada tes CPNS 2018 honorer K-2 diperlakukan sama. Seharusnya ada perlakuan khusus bagi tenaga honorer.

Kuota CPNS khusus bagi honorer sangat minim. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan mereka dibanding pelamar umum. ”Pengabdian honorer sudah terbukti. Harusnya mendapat perlakuan istimewa,” katanya.

Revisi UU ASN juga harus dipercepat. Khususnya pada pasal kualifikasi usia minimal dan maksimal. Pada regulasi tersebut, usia minimal pelamar CPNS 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Sementara honorer K-2 banyak yang usianya di atas 35 tahun. Jika UU tersebut tidak segera direvisi, tenaga honor yang mengabdi puluhan tahun kepada negara tidak bisa mengikuti tes.

Ismail menyampaikan, sejumlah perwakilan honorer K-2 dari daerah lain juga mendatangi Kemen PAN-RB dan DPR RI. Tuntutannya sama. Yakni, tidak melanjutkan rekrutmen CPNS selama persoalan honorer K-2 belum klir dan meminta revisi UU ASN segera disahkan.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, dewan akan mengawal tuntutan honorer K-2. Sebab. aspirasi yang disampaikan honorer sangat realistis. ”Sudah mengabdi puluhan tahun tetapi kurang diperhatikan,” katanya.

Anggota Komisi II DPR RI Ach. Baidlowi mengatakan, sejumlah perwakilan honorer K-2 dari berbagai daerah menyampaikan tuntutan yang sama. Persoalan tersebut menjadi atensi khusus wakil rakyat.

Senin depan Komisi II bakal menggelar rapat internal. Hasilnya bakal direkomendasikan kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti. Terkait revisi UU, politikus asal Pamekasan itu mengaku tinggal selangkah lagi.

Yang perlu direvisi hanya beberapa pasal, bukan UU secara keseluruhan. Sejumlah solusi juga bakal ditawarkan kepada pemerintah. Salah satunya, menambah kuota khusus untuk honorer K-2.

”Misalnya, 50 persen untuk honorer K2 dan 50 persen kuota umum. Itu kan solusi. Terkait revisi UU, akan segera kami sampaikan kepada pimpinan dewan,” tandasnya.

(mr/pen/hud/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia