Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Features

Mengikuti Kuliah Umum Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di UTM

Mutasi Jabatan Bukan Lahan Mencari Uang

Selasa, 25 Sep 2018 05:00 | editor : Abdul Basri

PERANGI KORUPSI: Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjawab pertanyaan audiens dalam kuliah umum di UTM, Bangkalan.

PERANGI KORUPSI: Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjawab pertanyaan audiens dalam kuliah umum di UTM, Bangkalan. (BAHRUL ULUM/radarmadura.id)

BANGKALAN - Hampir setiap tahun ada pejabat pemerintah di empat kabupaten di Madura terlibat kasus korupsi. Di antara pejabat itu bahkan sudah ada yang mendekam di jeruji penjara karena dinyatakan melakukan rasuah.

Komisi Pemberantasan Koruopsi (KPK) melakukan pemetaan korupsi yang kerap terjadi di Madura. Itu dilakukan untuk memudahkan KPK mencegah tindak pidana korupsi pada beberapa program kegiatan pemerintah.

Di antaranya, kemungkinan korupsi pada program pengadaan barang dan jasa, layanan perizinan, dan bantuan sosial (bansos). KPK juga mengantisipasi korupsi pada lelang jabatan, dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), serta penyusunan anggaran oleh eksekutif dan legislatif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif usai menjadi pemateri kuliah umum dengan tema ”Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Kuliah umum digelar di lantai sepuluh Graha Utama Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Senin (24/9).

Laode menyatakan, pencegahan korupsi di Madura difokuskan pada beberapa hal. Yaitu, pengadaan barang dan jasa, suap bidang perizinan, dan bansos. Dia menyebutkan, tidak sedikit eksekutif berselingkuh dengan legislatif melakukan persekongkolan memuluskan korupsi.

Untuk mencegah hal tersebut, KPK memperhatikan penyusunan anggaran. ”Agar tidak terjadi kasus-kasus seperti di Sumatara Utara dan di Malang,” katanya.

KPK juga melakukan pencegahan korupsi DD dan ADD. KPK telah mengungkap dugaan korupsi DD-ADD dan suap yang melibatkan mantan bupati Pamekasan dan mantan kepala Kejari Pamekasan. Selain itu, kepala Inspektorat Pamekasan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pamekasan, serta kepala desa (Kades).

Dia menyatakan, jika bupati membutuhkan bantuan KPK agar tata kelola pemkab baik dan benar, KPK siap membantu. Dia berharap pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan sistem e-program. ”Agar tidak disalahgunakan,” ucapnya.

Selain itu, sistem perizinan harus satu pintu dan jangan sampai terjadi suap. Pengurusan perizinan jangan sampai ada biaya di luar ketentuan. Untuk penyaluran bansos, dia berpesan bupati harus bisa menghindari konflik berkepanjangan.

Contohnya, bansos hanya disalurkan kepada kelompok tertentu. Untuk mencegah korupsi bansos, KPK bekerja sama dengan beberapa instasi. Di antaranya, Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); dan Mabes Polri.

Pria berkacamata itu juga menyampaikan, lelang jabatan di lingkungan pemkab jangan dijadikan lahan mencari uang agar tidak bermasalah dengan penegak hukum. Mutasi atau lelang jabatan harus sesuai dengan kemampuan pejabat.

Apakah ada sinyal KPK melakukan ungkap kasus di Madura? ”Kami datang ke sini untuk melakukan pencegahan korupsi. Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat agar yang tejadi sebelumnya tidak terjadi lagi di Madura,” jawab Laode.

(mr/bam/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia