Jumat, 19 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Catatan

Pemilu Damai sebagai Wujud Nasionalisme dan Cinta NKRI

Oleh KH Taufik Hasyim

Kamis, 26 Jul 2018 17:40 | editor : Abdul Basri

Pemilu Damai sebagai Wujud Nasionalisme dan Cinta NKRI

PEMILU 2019 akan menjadi hajatan bersama ratusan juta penduduk Indonesia. Seluruh warga akan terlibat dalam kontestasi lima tahunan, baik sebagai kandidat, pendukung, atau pemilih. Pemilu kali ini juga akan menjadi yang tersibuk dari pesta demokrasi sebelumnya. Sebab, tahun depan pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta DPR RI akan digelar secara serentak.

Pemilu pada dasarnya merupakan sarana untuk menjaring pemimpin terbaik di republik ini. Melalui pemilu, masyarakat bisa memilih siapa calon pemimpin yang cocok untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Yakni, terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, berdaulat, serta hidup yang damai.

Karena itulah, cara-cara mempersiapkan pemilu juga perlu dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan. Sebab jika cara yang dilakukan sudah tidak selaras dengan nilai-nilai perdamaian, kepemimpinan yang dihasilkan juga tidak akan ideal. Padahal mereka yang dipilih pada pemilu nanti akan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia selama lima tahun yang akan datang.

Pemilu yang damai akan memiliki dampak positif bagi umat beragama, termasuk Islam di dalamnya. Sebab dengan terwujudnya pemilu damai dan aman, maka umat Islam bisa khusyuk dalam menjalankan perintah agama. Mulai dari salat, puasa, zakat, haji, serta amaliah-amaliah lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi negara aman salah satu caranya adalah menyukseskan proses kepemimpinan melalui pemilu. Dalam konteks keislaman, memilih pemimpin menjadi kewajiban personal yang tidak bisa diwakilkan. Sebab, keberlangsungan negara tidak akan terjadi tanpa adanya seorang pemimpin.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib). Bagi umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), merupakan sebuah kewajiban untuk menyukseskan pemilu, baik pileg atau pilpres.

Siapa nantinya akan dipilih dalam kontestasi Pemilu 2019? Tentu akan kembali kepada ijtihad masing-masing warga. Tetapi, pada prinsipnya, memilih pemimpin tidak boleh gegabah. Perlu ditelaah terlebih dahulu siapa dari calon yang ada yang paling dinilai mampu memimpin negeri ini.

Bagi kaum muslim boleh memimpin siapa saja sesuai keyakinannya. Sepanjang calon itu memiliki jiwa nasionalisme tinggi mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Bagi NU juga dianjurkan memilih pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman.

Mengukur calon pemimpin yang sesuai dengan konteks keislaman dan keindonesiaan sangatlah mudah. Pertama, kita bisa lihat dari track record sang calon. Masyarakat bisa melihat apakah sepanjang sejarah hidup sang kandidat pernah berhubungan dengan pemberontakan terhadap negara atau tidak.

Kedua, bisa dilihat dari visi misinya. Gagasan-gagasannya tentang kenegaraan, keindonesiaan, dan keislaman bisa kita baca. Sebab, pemimpin negara harus menjunjung nilai-nilai dasar negara, seperti UUD 1945, Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Mengukur spirit keislaman juga bukan lantas setara dengan gagasan pendirian negara khilafah. Sebab, sepanjang pengamatan saya pribadi, negara khilafah tidak pernah termaktub dalam teks Alquran, hadis atau ijmak ulama. Islam tidak mengharuskan berdirinya satu model tunggal kepemimpinan.

Tidak ada ideologi negara tunggal dalam konsep Islam. Kita bisa lihat percaturan politik internasional. Dari hampir semua negara yang penduduknya mayoritas Islam berbeda-beda model negaranya.

Indonesia menggunakan sistem negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Malaysia menggunakan sistem kerajaan, Brunei kesultanan, Maroko dan Arab Saudi kerajaan. Artinya, bukan model negara yang diutamakan, tetapi lebih kepada nilai. Islam bisa masuk ke semua sistem kenegaraan, baik bagi negara kesatuan, negara kesultanan, negara kerajaan, negara republik, serta negara federasi. Yang penting adalah nilai-nilai keislaman masuk ke sistem negara tersebut.

Pemilu Damai

Semua pihak, terlepas dari kepentingan politik sesaat, tentu menginginkan pemilu yang damai. Sebab hidup berdampingan, gotong royong, serta hormat-menghormati satu sama lain sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Beda pilihan dalam pemilu kiranya terlalu kecil untuk dijadikan alasan berkonflik.

Tetapi, konflik kadang diciptakan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Bahkan, konflik kadang menjadi media untuk memenangkan pertarungan. Strategi peta konflik atau pecah belah dipakai pada saat strategi-strategi lain tidak mempan.

Bahkan, politisasi agama juga kerap dipakai hanya untuk kepentingan politik sesaat. Pemandangan ini terlihat dari beberapa pesta demokrasi yang digelar di negeri ini. sebuah pemandangan yang ironis, mengingat negeri ini dibangun oleh bangsa dari latar belakang berbeda, baik dari segi agama, suku, budaya, etnis, dan sebagainya.

Menurut hemat saya, mereka yang menggunakan politisasi agama merupakan orang yang kalah. Maka senjata terakhir menggunakan politisasi agama. Dia punya nafsu politik yang besar, tapi selalu kalah. Maka, dia menggunakan politisasi agama sebagai cara untuk meraih kekuasaan.

Jika menggunakan kaidah fiqh, dosa politisasi agama lebih besar daripada mencuri. Politisasi agama sama halnya dengan menjual agama. Itu sangat dibenci oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam konteks inilah, cara-cara yang ditempuh oleh NU penting untuk digelorakan. Sejak awal berdiri, NU tidak pernah menggunakan agama sebagai simbol. Meski NU merupakan kumpulan para ulama, kiai, dan santri, tapi mereka tetap menempatkan Pancasila sebagai asas organisasi. Termasuk ketika mendirikan partai politik, NU juga tidak menggunakan Islam sebagai asas, tapi tetap Pancasila. Sebab bagi NU, Islam terlalu mulia, terlalu tinggi, hanya untuk urusan sepele seperti politik.

Sinergi Ulama dan Umara

Pemilu damai tidaklah mungkin terjadi tanpa peran serta seluruh elemen bangsa. Termasuk ulama, umara, serta aparat pemerintah juga perlu bersatu padu untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Peran ketiga elemen ini sangat penting karena terlibat langsung dengan masyarakat.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga penting menggandeng ormas dalam menyosialisasikan tahapan pemilu. Dengan catatan, ormas yang dilibatkan merupakan ormas yang setia pada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI. NU, Muhammadiyah, SI, Persis, kiranya termasuk ormas yang bisa digandeng oleh KPU.

KPU juga bisa datang ke pesantren-pesantren. Sebab, pesantren inilah yang paling banyak bersentuhan dengan warga. Mereka bisa mengampanyekan pemilu damai dan mencegah terjadinya politisasi agama.

Saat ini sudah bukan zamannya lagi sosialisasi KPU digelar di hotel-hotel berbintang. Sebab yang hadir ke tempat tersebut hanyalah segelintir orang, sehingga tidak menyentuh kepada masyarakat secara luas. Saatnya penyelenggara turun ke pusat-pusat peradaban, pesantren, ormas, dan tokoh-tokoh masyarakat lokal. 

(mr/*/bas/JPR)

Rekomendasi Untuk Anda

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia