Rabu, 12 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Pabrik Tembakau Wajib Pakai Timbangan Elektrik

12 Juni 2018, 14: 43: 45 WIB | editor : Abdul Basri

HARAPAN: Petani mengecek kondisi tembakau di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Senin (11/6).

HARAPAN: Petani mengecek kondisi tembakau di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Senin (11/6). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Musim tanam tembakau dimulai. Pemerintah menyiapkan aturan main yang harus dipatuhi pabrikan untuk melindungi petani. Salah satu kebijakan mengikat yang wajib dilakukan pengusaha yakni menggunakan timbangan analitik.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris menyatakan, musim tembakau tahun ini harus berdampak positif terhadap perekonomian petani. Jangan sampai petani tidak mendapat keuntungan dari bertani tembakau.

Sebab, kerja petani memelihara tembakau sangat berat. Bukan hanya biaya yang dikeluarkan, tetapi juga tenaga ekstra. Apalagi, musim tembakau dimulai saat petani berpuasa. ”Petani harus untung banyak,” kata Suli Senin (11/6).

Pemerintah wajib mendorong petani agar mendapat keuntungan. Salah satunya, membuat formulasi kebijakan yang propetani. Beberapa waktu lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pihak pabrikan.

Salah satu yang dibicarakan adalah timbangan. Menurut laporan petani, kuat dugaan, banyak permainan pabrikan dari timbangan. ”Harganya tinggi, tapi bermain di timbangan,” ujar Suli.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, pabrikan wajib menggunakan timbangan analitik. Pabrik skala kecil yang mengantongi kuasa pembelian tembakau langsung kepada petani juga wajib menggunakan timbangan digital itu.

Sebab, petani kecil cenderung menjual tembakau kepada pabrik kecil yang memiliki kuasa pembelian dari pabrik berskala besar. Dengan menggunakan timbangan analitik itu, kecurangan diyakini bisa diminimalkan.

Suli menyatakan, kewajiban menggunakan timbangan analitik memang baru sebatas imbauan. Tetapi, imbauan tersebut sifatnya mengikat dan disepakati bersama. Berita acara kesepakatan menjadi acuan.

Meski demikian, pemerintah tidak mau kecolongan. Imbauan itu akan diperkuat status hukumnya. Yakni, bakal dikemas menjadi peraturan bupati (perbup). Dengan demikian, jika pabrikan melanggar regulasi tersebut, ada sanksi yang bisa dijatuhkan.

Suli berjanji akan berkoordinasi dengan eksekutif mengenai rencana penyusunan perbup itu. Sebab, perbup merupakan hak prerogatif bupati yang tidak perlu dibahas bersama DPRD. ”Harus segera ditetapkan perbup itu,” desaknya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Bambang Edy Suprapto mengatakan, rakor bersama pabrikan bakal digelar kembali. Pada rapat lanjutan nanti akan dibuat kesepakatan bersama mengenai beberapa item yang berkaitan dengan industri tembakau.

Di antaranya, rencana target pembelian oleh masing-masing pabrikan. Termasuk, penggunaan timbangan elektrik. ”Rapat awal sudah dilaksanakan di Surabaya beberapa waktu lalu,” ucapnya.

(mr/pen/hud/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia