Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Resensi

Suara Perempuan dalam Politik

Minggu, 22 Apr 2018 15:59 | editor : Abdul Basri

Suara Perempuan dalam Politik

SETIAP 21 April kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini selalu mengarahkan perhatian pada isu-isu tentang perempuan. R.A. Kartini yang menyuarakan belenggu yang dialami karena kungkungan adat selama sekitar seabad silam, pada gilirannya menginspirasi kaum perempuan untuk terus memperjuangkan kesetaraan hingga sekarang. Berbicara perjuangan perempuan, generasi muda perempuan menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian.

Buku Anak Muda & Masa Depan Indonesia ini menghimpun beragam pemikiran anak muda Indonesia dari pelbagai macam latar belakang. Terutama dalam menyikapi pelbagai persoalan dan isu bangsa saat ini. Mulai politik, kebangsaan, pendidikan, hingga radikalisme dan kebinekaan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah isu perempuan. Isu perempuan mendapat tempat disuarakan oleh beberapa kalangan anak muda di buku ini.

Nissa Rengganis, perempuan muda sarjana ilmu politik ini menggambarkan peran penting perempuan dan harapan tentang keterwakilan politik bagi kaum perempuan. Kita tahu, pada 2003, disahkan Pasal 65 Ayat 1 UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, ”Setiap Parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”.

Namun, jelas Nissa, sejak UU tersebut disahkan, partisipasi dan akses perempuan pada percaturan politik masih rendah. Pada Pileg 2004, misalnya, keterwakilan perempuan baru 11 persen. Sementara pada 2009, naik hanya menjadi 18 persen. Selanjutnya, pada Pileg 2014, kenaikannya belum signifikan. Pada kenyataannya, pemenuhan kuota 30 persen masih dibilang bukan hal mudah. Padahal, menurut Nissa, angka 30 persen masih dibilang kecil jika melihat jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki.

Nissa membandingkan kondisi tersebut dengan beberapa negara maju. Di Belanda, misalnya, keterwakilan perempuan dalam politik sudah mencapai 36 persen dan di Swedia yang mencapai 43 persen. Meski belum maksimal, melihat perkembangan tersebut ke depan Nissa tetap optimis. ”Hal ini menjadi kemajuan signifikan setelah sebelumnya perempuan terpinggirkan dari silang sengkarut peradaban,” tulisnya (hlm 121).

Sementara itu, Gloria Fransiska Katharina Lawi, perempuan 25 tahun menyuguhkan temuan menarik terkait implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Dalam tulisan Mengapa Politik Indonesia Begitu Maskulin?, perempuan yang bekerja sebagai jurnalis ini menyuguhkan hasil kajian Puskapol Universitas Indonesia (UI) 2014 di 11 DPRD provinsi yang memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan terpilih memiliki hubungan keluarga di partai politik yang mencalonkan mereka. Hubungan keluarga terbanyak adalah suami, orang tua, dan saudara kandung.

Hal tersebut, jelas Gloria, menandakan ketidakseriusan partai dalam mengader perempuan dalam parlemen. Kebijakan afirmatif dengan disahkannya Undang-undang tersebut sekadar dipahami secara administratif. Alih-alih melakukan fungsi politik untuk pendidikan dan rekrutmen perempuan, partai malah secara pragmatis mencalonkan perempuan yang ada di lingkaran terdekatnya. Dan calon-calon tersebut belum tentu memahami agenda dan kepentingan perempuan saat ini. Maka tak heran jika kemudian muncul pelbagai persoalan. Seperti maskulinitas yang terasa di kancah perpolitikan Indonesia, juga produk-produk legislasi anggota parlemen yang kerap tak ramah perempuan.

Gloria menjelaskan, agenda utama perempuan di legislatif saat ini mestinya adalah; masalah kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu dan anak, KDRT, kekerasan seksual, kesehatan reproduksi perempuan, perlindungan terhadap perempuan, dan sebagaianya. Di samping persoalan keterwakilan perempuan dalam pileg yang tak sesuai harapan, Gloria juga menyinggung tentang iklim maskulin politik Indonesia yang menggambarkan adanya beban ganda perempuan. Ia menyuguhkan pelbagai fenomena tentang keretakan rumah tangga perempuan yang menjadi politisi.

Melihat fenomena tersebut, Gloria beranggapan bahwa perempuan telah terjepit pada dua hal; dominasi sesama politisi di ruang politik sekaligus oligarki lelaki, dalam hal ini suami, di ranah domestik. Sebab, tak banyak rumah tangga yang membagi secara adil beban kerja rumah tangga. Menurutnya, beban tersebut masih dilimpahkan secara utuh pada perempuan dengan dibantu pekerja rumah tangga (hlm 125–126).

Akhirnya, pelbagai pandangan yang dituangkan anak-anak muda, khususnya para pemudi di buku ini telah membuka mata kita terkait pelbagai persoalan tentang isu perempuan di ranah politik. Wilayah penting yang bisa menempatkan kaum perempuan setara dan bisa turut andil berkontribusi untuk masyarakat. 

 

AL-MAHFUD

Penikmat buku, bergiat di Paradigma Institute (Parist) Kudus.

 

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia