Senin, 10 Dec 2018
radarmadura
 
icon featured
Sampang

UPT Pendidikan Ganti Korwil

Sabtu, 06 Jan 2018 16:58 | editor : Abdul Basri

UPT Pendidikan Ganti Korwil

SAMPANG – Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pendidikan telah resmi dihapus. Keputusan itu berdasar Permendagri 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD. Kini, lembaga tersebut berganti nama menjadi koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan (KWKBP).

Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi mengatakan, ada revisi edaran dari Kemendagri. Pemerintah daerah bisa membentuk perwakilan yang mengelola pendidikan di tingkat kecamatan. ”Cuma namanya bukan UPTD lagi. Tidak ada lagi kepala, melainkan koordinator,” katanya Jumat (5/1).

Pejabat yang mengisi bukan lagi pejabat struktural atau kepala UPTD dengan eselon IV/A. Karena jabatan ketua berganti koordinator, otomatis pejabat yang mengisi jabatan koordinator adalah pejabat fungsional. ”Nanti saya akan menunjuk koordinator wilayah kecamatan,” jelasnya tanpa menyebut tanggal.

Saat ini, pejabat yang pernah menjadi kepala UPT di 14 kecamatan kembali menjadi staf. ”Kepala UPT yang ada sekarang, bisa ditunjuk sebagai koordinator atau staf biasa. Tapi koordinator pun juga staf karena bukan pejabat struktural,” ungkapnya.

Setelah menjabat koordinator, tidak ada lagi eselon seperti yang disandang pejabat struktural. Kalau kepala UPT menjadi koordinator, nantinya harus jadi pejabat fungsional dulu. Sebab, jabatan struktural di disdik sudah penuh. ”Mereka (kepala UPTD) bisa cari peruntungan untuk bisa menjadi pejabat struktural di dinas lainnya. Sebab, kan banyak pejabat disdik pindah ke dinas lain,” katanya.

Ketika kepala UPT menjadi koordinator tidak lagi menerima tunjangan bulanan Rp 540 ribu. Tetapi, gajinya tidak akan berubah seperti sebelumnya. Meskipun ada banyak perubahan, Jupri mengklaim tidak akan memengaruhi kinerja disdik ke depan. ”Tugas koordinator dan UPT sebelumnya hampir sama. Tetap membantu tugas-tugas yang diberikan disdik,” katanya. 

Meskipun UPT pendidikan atau cabang dinas (cabdin) dihapus, tidak menyurutkan pelayanan pendidikan. Harapan itu disampaikan Ketua STAI Al-Khairat Pamekasan Abdul Muin. Menurut dia UPT pendidikan sangat urgen dalam rangka membantu perkembangan dan mutu pendidikan di kecamatan.

UPT yang merupakan kepanjangan tangan disdik bisa mengawasi langsung berlangsungnya pendidikan di wilayah masing-masing. ”Pendidikan di bawah harus tetap maksimal. Perlu keseriusan dari kepala sekolah dan guru. Mereka harus bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang berkualitas,” kata mantan kepala cabdin Larangan itu.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun memastikan layanan pendidikan di kecamatan tetap akan berjalan seperti biasa. Meski UPT dihapus, kepala sekolah dan guru akan menjalankan tugasnya secara maksimal. Saat ini ada koordinator yang ditugaskan untuk layanan adiministratif di kecamatan. Mereka diambil dari pengawas dan mantan kepala UPT.

”Mereka tetap bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang pendidikan. Namun tugas mereka tidak pada hal pengambil kebijakan, hanya administratif saja,” terang peraih Tokoh Pendidikan Madura Awards 2017 itu.

(mr/ghi/sin/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia