Senin, 17 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tunjangan Tenaga Honorer K2 Naik Rp 1 Juta

Diminta Lebih Maksimal Dalam Bekerja

14 November 2017, 17: 43: 11 WIB | editor : Abdul Basri

SAH: Wabup Khalil Asy’ari bersalaman dengan Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin usai menandatangani raperda APBD 2018 kemarin.

SAH: Wabup Khalil Asy’ari bersalaman dengan Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin usai menandatangani raperda APBD 2018 kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan peduli terhadap nasib tenaga honorer kategori dua (K2). Mulai tahun depan, tunjangan untuk mereka tersebut naik menjadi Rp 1 juta tiap bulan.

Kenaikan tunjangan itu disampaikan Wabup Khalil Asy’ari pada rapat paripurna kemarin (13/11). Perubahan nominal tunjangan itu berlaku untuk seluruh bidang kerja honorer K2. Yakni, guru dan tenaga teknis.

Wabup Khalil mengatakan, selama ini, tenaga honorer hanya diberi tunjangan Rp 600 ribu setiap bulan. Mulai tahun depan, tunjangan tersebut dinaikkan menjadi Rp 1 juta.

Tunjangan itu diberikan kepada seluruh K2 yang datanya sudah masuk di pemerintah. Pemkab menyiapkan dana Rp 5 miliar untuk peningkatan tunjangan yang akan direalisaikan mulai 2018 mendatang itu. ”Insya Allah tahun depan bisa direalisasikan,” katanya.

Wabup Khalil menyampaikan, tunjangan Rp 1 juta itu bukan hanya untuk insentif. Tetapi, juga termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi para honorer.

Mantan Ketua DPRD Pamekasan itu berharap, kenaikan tunjangan mampu meningkatkan performa kerja tenaga honorer. Anggaran yang digelontorkan pemerintah sejalan dengan peran hononer dalam membantu pemerintah melayani masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, usulan kenaikan honorer K2 itu muncul dari Fraksi Demokrat. Fraksi partai berlambang mercy itu meminta agar pemerintah lebih memerhatikan nasib honorer K2.

Sebab, tunjangan Rp 600 ribu sangat tidak imbang dengan bakti serta peran honorer K2 dalam membantu pemerintah memberi pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Fraksi Demokrat meminta kenaikan tunjangan minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). Yakni, Rp 1,4 juta tiap bulan. ”Meski tidak sampai UMK, naik menjadi Rp 1 juta kami sudah senang,” katanya.

Menurut Ismail, pemerintah mematok tunjangan itu sesuai kemampuan keuangan daerah. Diharapkan, setiap tahun keuangan daerah semakin menguat. Dengan demikian, tunjangan honorer K2 juga bisa meningkat. Minimal, sesuai UMK.

Ismail menyampaikan, mulai tahun depan, kenaikan tunjangan itu bisa direalisasikan. Pemerintah menyiapkan Rp 5 miliar untuk sekitar 416 tenaga honorer. Dia beharap, kenaikan tunjangan itu memberi suntikan semangat untuk lebih bekerja maksimal.

Tenaga honor yang berprofesi sebagai guru lebih maksimal dalam memberi ilmu kepada anak didiknya. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Kota Gerbang Salam semakin meningkat.

Kemudian, untuk tenaga teknis, diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya. 

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia