Senin, 10 Dec 2018
radarmadura
 
icon featured
Sumenep

Pengembalian Kerugian Negara Belum Utuh

Selasa, 08 Aug 2017 01:00 | editor : Abdul Basri

Pengembalian Kerugian Negara Belum Utuh

SUMENEP – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur menemukan indikasi kejanggalan dalam belanja barang dan jasa pada APBD Sumenep 2016. Menindaklanjuti hasil audit itu, ada pejabat yang lempar tanggung jawab, terutama untuk pengembalian kerugian negara.

Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumenep lempar tanggung jawab mengenai siapa yang harus mengembalikan. Pejabat lama atau pejabat yang sekarang. Yang menduduki jabatan baru enggan bertanggung jawab.

Misalnya, pejabat yang baru menduduki kursi kepala dinas pada 2017. Mereka beralasan hasil audit BPK yaitu terkait kinerja pejabat sebelumnya atau 2016. Dampaknya, sampai saat ini baru sekitar 40 persen kerugian yang dikembalikan.

Sementara sisanya belum jelas dibebankan kepada siapa. Tarik ulur itulah yang berpotensi mengakibatkan kelalaian untuk pengembalian sisa kerugian negara sesuai hasil audit BPK. Jika pengembalian melebihi deadline sesuai ketentuan BPK, potensial menimbulkan masalah secara hukum.

Berdasar hasil audit BPK Perwakilan Jawa Timur, terdapat kerugian Rp 6.884.171.409 dalam realisasi APBD Sumenep 2016. Kerugian itu ditemukan di 57 OPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Ada dugaan rekayasa nota dan kuitansi. Bukti pembelian ketika dikonfirmasi kepada pemilik toko oleh BPK, banyak yang tidak diakui. Termasuk stempel toko ditengarai dipalsukan oleh oknum di OPD.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A. Fatoni menerima mengenai hasil audit BPK. Instansinya sudah mengembalikan sekitar Rp 700 juta dari total kerugian berdasar hasil audit BPK Rp 931.085.850. Sisanya Rp 200 juta lebih akan dikembalikan secara bertahap.

”Pengembalian terakhir 4 Oktober mendatang. Kami pasti mengembalikan sesuai hasil audit BPK,” katanya. Menurut Fatoni, dari temuan BPK, sebetulnya kegiatan terlaksana. Hanya, bukti dari pelaksanaan kegiatan dianggap tidak valid oleh BPK sehingga muncul kerugian dan harus dikembalikan. Dia berjanji akan mengembalikan secara utuh sebelum batas waktu.

Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi mengatakan, mengenai pengembalian kerugian negara, instansinya masih memproses. ”Masih proses,” ujarnya. Berdasar hasil audit BPK, di bappeda ditemukan kerugian negara Rp 438.922.209.

Menurut Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian Hukum dan Korupsi (LPPHK) Sumenep Ach. Novel, tindak pidana yang sudah terjadi tidak bisa terhapus. Misalnya, mengembalikan kerugian negara. Secara hukum, itu tidak menghapus pidana yang terjadi.

”Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Kalau mengembalikan bisa menghapus tindak pidana, enak misalnya mencuri ayam ketika ditemukan lalu pelaku mengembalikan dan pidana tidak berjalan,” katanya memberikan ilustrasi.

Pria yang juga dosen hukum di STKIP-PGRI Sumenep itu menambahkan, filosofi hukum harus dilihat. Meski ada pengembalian kerugian, bila unsur kesengajaan cukup kuat, mestinya penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan KPK bisa menindaklanjuti.

(mr/sid/hud/han/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia