Kamis, 18 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tempat Karaoke Beroperasi Lagi, Ulama Datangi DPRD

Selasa, 01 Aug 2017 03:05 | editor : Abdul Basri

GERAM: Puluhan ulama dan tokoh masyarakat Desa/Kecamatan Tlanakan menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Pamekasan Senin (31/7).

GERAM: Puluhan ulama dan tokoh masyarakat Desa/Kecamatan Tlanakan menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Pamekasan Senin (31/7). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat (tomas) Desa/Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendatangi gedung dewan Senin (31/7). Mereka meminta pemkab menutup dua tempat karaoke yang dinilai menyajikan pertunjukan maksiat.

Pemkab dan warga dikibuli oknum pengusaha. Meski sempat ditutup, dua tempat karaoke di Tlanakan yang tetap beroperasi dengan menyajikan praktik yang cenderung mengandung hal-hal negatif dan berbau maksiat.

Demikian KH. Abdullah Bakir Djailani menyampaikan unek-uneknya di ruang Komisi I DPRD Pamekasan. Dia menagih janji pemkab untuk menutup dua tempat karaoke itu.

Pemkab harus tegas menyikapi kenakalan oknum pengusaha karaoke tersebut. Penutupan dan pencabutan izin usaha layak dilakukan pemkab. ”Sajian maksiat jelas melanggar aturan,” katanya.

Dia menyampaikan, warga sekitar tempat karaoke memiliki hak hidup tenang. Namun semenjak ada tempat karaoke di Tlanakan, ketenangan warga seolah direnggut.

Dua tempat itu menyajikan pertunjukan yang tidak sesuai dengan norma sehingga membuat warga resah. Warga khawatir moral generasi muda rusak akibat sajian maksiat di tempat karaoke. ”Kami meminta hak kami dikembalikan,” ujarnya.

Warga memiliki bukti praktik maksiat berupa foto dan video. Dua bukti tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi Pemkab Pamekasan untuk mengambil langkah tegas dan menutup tempat karaoke tersebut.

KH. Abdullah Bakir Djailani menyatakan, warga akan menunggu ketegasan pemkab. Jika dalam waktu sehari atau dua hari tempat karaoke tetap beroperasi, warga bakal menggelar demo akbar.

Warga juga akan membawa pemkab ke tempat karoke untuk melakukan penutupan. Sikap tegas itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. ”Ulama akan turun melakukan demonstrasi,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengatakan, pemkab harus tegas. Tindakan oknum yang membuka usahanya pasca ditutup merupakan pembangkangan terhadap pemkab.

Selasa (1/1) tempat karaoke tersebut harus disegel. Pemkab diminta mempelajari perlawanan yang dilakukan oknum pengusaha. Jika perlawanan itu sebagai bentuk pelanggaran hukum, pemkab wajib menindaklanjuti secara hukum.

Dengan begitu, pemkab tidak diremehkan. Oknum pengusaha yang semena-mena wajib diusir dari Kota Gerbang Salam. ”Siapa pun boleh masuk asal prosedural,” kata politikus PPP itu.

Usai dari gedung DPRD Pamekasan, ulama dan tokoh masyarakat mendatangi Pendapa Ronggosukowati untuk menemui bupati. Orang nomor satu di Pemkab Pamekasan tersebut menyambut baik aspirasi warga.

Bupati Achmad Syafii meminta bukti bahwa dua tempat karaoke tersebut beroperasi pasca ditutup. Jika bukti-bukti sudah rampung, mantan Ketua DPRD Pamekasan itu bakal turun sendiri untuk menutup tempat karaoke. ”Kami minta bukti. Baru nanti akan bersikap tegas,” tandasnya.

(mr/pen/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia