Radar Madura

Pengusaha Harus Patuhi Aturan Pemerintah

PAMEKASAN – Ketegasan Pemkab Pamekasan dibutuhkan untuk menindak setiap pelanggar aturan. Salah satu usaha di bibir Pantai Tlanakan tidak prosedural. Sebagian lahan reklamasi yang ditempati tidak berizin. Luas bangunan yang berdiri juga tidak sesuai dokumen izin mendirikan bangunan (IMB).

 

Hal itu terungkap saat komisi I DPRD menggelar rapat koordinasi dengan tim badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Jumat (19/5). Tim itu terdiri dari satpol PP, asisten perekonomian, DPM-PTSP, dan dinas lingkungan hidup (DLH).

Jubir Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengatakan, martabat pemerintah dipermainkan. Selain sebagian lahan reklamasi tidak berizin, dokumen IMB juga diduga disalahgunakan.

Salah satu bangunan dalam dokumen IMB hanya seluas 880 meter. Fakta di lapangan, bangunan itu diduga melebihi angka tersebut. Karena itu, dewan meminta tim BKPRD segera mengkaji dokumen perizinan yang dikeluarkan.

Jika bangunan itu tidak sesuai dokumen, eksekutif diminta mencabut izin. ”Kita tidak anti investor. Kita tidak anti orang luar. Tapi, prosedur tetap harus dijalankan,” katanya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar