Radar Madura

Merawat Demokrasi, Memajukan Rakyat

TAHUN depan, tiga kabupaten di Madura melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Masyarakat Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan akan memilih bupati dan wakil bupati baru pada 2018. Pilkada identik dengan demokrasi. Meski dalam praktiknya, pilkada kadang tidak sepenuhnya taat pada nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan bupati melalui mekanisme demokrasi/pilkada bukan hanya rumit, tapi juga mahal. Namun, kita sudah telanjur menyepakati bahwa demokrasi, untuk saat ini, merupakan cara paling baik memilih pemimpin. Sebab, demokrasi memungkinkan suara setiap warga dihargai.

Pilkada rumit sejak tahapan paling awal. Setiap tahapan pilkada memungkinkan terjadi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Misalnya, penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ambil contoh Bangkalan. Jumlah penduduk kabupaten paling barat Pulau Madura ini 1.062.432 jiwa per 31 Desember 2016.

Warga Bangkalan yang wajib e-KTP sebanyak 783.632 jiwa. Namun yang sudah melakukan perekaman e-KTP baru 556.250 warga. Dengan demikian, ada 227.382 warga berusia 18 tahun ke atas yang belum melakukan rekam e-KTP. Itu data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan akhir 2016.

Data e-KTP ini perlu jadi perhatian karena merupakan salah satu dasar penyusunan DPT. Alurnya cukup rumit. Pemutakhiran DPT diawali dari penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) oleh dispendukcapil ke kementerian. Dari kementerian DP4 diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU lantas melakukan analisis dan sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir. Mengacu pada DPT terakhir, yakni Pilpres 2014, di Bangkalan terdapat 963.034 warga yang berhak mengikuti pemilihan. Rangkaian data tersebut menunjukkan anomali. Warga Bangkalan yang wajib e-KTP sebanyak 783.632 jiwa. Tapi DPT Pilpres 2014 menyebutkan, 963.034 warga memiliki hak pilih.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar