Radar Madura

Warga Laporkan Pungutan Prona Desa Marparan

SAMPANG – Tujuh warga Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Sampang, mendatangi Polres Sampang sekitar pukul 11.00 Kamis (20/4). Mereka mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) proyek operasi nasional agraria (prona). Warga menuding pungutan dilakukan Kades Marparan Mohammad Romli dan perangkat desa.

Sebelumnya, warga sudah melaporkan ke Polsek Sreseh. Sejauh ini tidak ada respons. Karena itu, mereka melapor ke polres. Usai melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) mereka diminta masuk ruang tipikor satreskrim. Dua warga dimintai keterangan.

Penyidik tidak langsung membuat surat bukti lapor polisi (LP). Warga diminta melengkapi bukti-bukti pendukung dugaan pungli prona. ”Kami sudah laporkan ke polres. Kami diminta melampirkan bukti-bukti lain. Kalau soal punglinya sudah terbukti,” terang Romli, 35, salah seorang warga.

Dia mengungkapkan, program sertifikasi tanah itu berlangsung pada Februari lalu. Selama ini warga dimintai membayar pendaftaran Rp 250 ribu. Ketika sertifikat tanah sudah selesai, warga kembali diminta Rp 250 ribu. ”Total Rp 500 ribu per petak. Di Desa Marparan ada 1.700 lembar pembuatan sertifikat tanah,” jelasnya.

Romli menyebut dugaan pungli tersebut dilakukan aparatur pemerintah desa. Termasuk Kades dan petugas pengukur tanah. Apalagi, permintaan sejumlah uang itu tidak disertai kuitansi. ”Itu sudah melanggar karena tidak ada kuitansi yang diberikan kepada pendaftar prona,” katanya.

Dia mengaku juga sebagai korban yang diminta membayar Rp 500 ribu. Sertifikat tanah warga saat ini sudah ada yang selesai. Namun, warga diminta untuk membayar kembali uang tambahan dengan dilampiri surat pernyataan. Bahwa warga tidak keberatan memberikan uang tambahan ke Kades.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar