Radar Madura

DPRD Bakal Kaji Peruntukan DBHCHT Bayar Utang BPJS Kesehatan

BANGKALAN – Peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Rp 12.182.620.000 sudah ditetapkan dalam APBD Bangkalan 2017. Salah satunya akan direalisasikan untuk membayar utang iuaran wajib BPJS Kesehatan. Namun, DPRD masih akan mengkaji ulang pembayaran utang Rp 2.439.715.560 pada 2010 itu.

Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman Senin (20/3). Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, program yang ditetapkan dalam APBD 2017 bisa dikaji ulang dan diubah. Termasuk peruntukan sebagian DBHCHT untuk utang iuran BPJS Kesehatan.

”Kami akan kaji ulang. Kalau misalkan ada perubahan, nanti akan disampaikan dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017,” katanya.

(Baca: Rp 2,4 Miliar DBHCHT Buat Bayar Utang BPJS)

Menurut Abdurrahman, realisasi DBHCHT lebih tepat pada kegiatan yang berhubungan dengan tembakau atau rokok. Misalnya, penanggulangan kesehatan masyarakat terdampak rokok. Atau, untuk program lain yang bermanfaat dan bersentuhan dengan masyarakat.

”Sebenarnya penggunaan sebagian DBHCHT peruntukannya bisa ditentukan pemerintah daerah,” jelasnya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar