Radar Madura

Penerima Prona Bayar Rp 750 Ribu

BANGKALAN – Penerima proyek operasi nasional agraria (prona) mestinya tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sertifikasi tanah. Pemerintah sudah menggratiskan program tersebut. Meski demikian, ada warga yang harus menyumbang Rp 750 ribu untuk mendapatkan sertifikat.

Pemerintah pusat mengucurkan dana Rp 3.504.000.000 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan. Uang miliaran rupiah itu untuk membiayai semua tahapan sertifikasi tanah prona. Fakta di lapangan menyebutkan, penerima belum sepenuhnya menikmati bantuan pemerintah tersebut secara cuma-cuma.

Fenomena penerima prona yang harus sumbangan salah satunya terungkap di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Senin (20/3). Untuk memastikan itu, Jawa Pos Radar Madura mewawancarai seorang pendamping kegiatan tersebut. Namanya Bilal Kurniawan, warga setempat.

Pria yang juga ketua PAC Partai Demokrat itu mengatakan, sumbangan Rp 750 ribu dari penerima prona bukan inisiatif aparat desa. Sumbangan tersebut berdasarkan kesepakatan warga dan sejumlah tokoh masyarakat. ”Cuma musyawarahnya, masyarakat desa membantu perangkat desa yang bekerja. Karena di sini ada semacam panitianya gitu,” kata Bilal.

Bilal mengklaim, sumbangan Rp 750 ribu tersebut bukanlah pungutan liar (pungli). Bahkan sudah ada saksi-saksi kesepakatan dilengkapi dengan berita acara. Menurut dia, BPN menyerahkan penuh kepada masyarakat dan desa mengenai teknis pelaksanaan prona di bawah.

”Sempat sumbangannya mulai Rp 300 ribu, terus Rp 500 ribu hingga disepakati Rp 750 ribu oleh tokoh masyarakat,” ungkapnya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar