Radar Madura

Uang Pajak Rp 4,7 Miliar Tak Tertagih

PAMEKASAN – Kesadaran warga Pamekasan untuk membayar pajak perlu ditingkatkan. Uang negara yang belum mereka bayar cukup besar. Selama 2014–2016, piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tembus Rp 4,7 miliar.

Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan menyebutkan, uang miliaran rupiah itu belum masuk kas daerah (kasda). Perinciannya, utang PBB 2014 senilai Rp 2,1 miliar, Rp 1,3 miliar untuk 2015, dan bertambah Rp 1,3 miliar pada 2016.

Kepala BKD Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, utang itu akan terus ditagih. Pemerintah akan memaksimalkan petugas penagihan. Sebab, uang tersebut pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain. ”Akan terus kami tagih sampai melunasi,” katanya Senin (20/3).

Taufik mengatakan, mandeknya pembayaran pajak itu dipicu beberapa faktor. Salah satunya, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat. Warga belum bayar pajak karena tidak punya uang.

Ada juga warga yang mampu secara ekonomi, tapi tidak sadar pajak. Meski mampu secara finansial, mereka tetap tidak membayar. Dengan demikian, tugas penagih pajak, selain menagih, juga untuk menyadarkan masyarakat.

Taufik mengatakan, beberapa mekanisme upaya untuk menyukseskan penagihan pajak. Di antaranya, memperketat pengeluaran dokumen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Jika warga hendak meminta dokumen sebagai syarat jual beli tanah, harus melunasi pajak minimal empat tahun.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar